Follow
Kemkominfo Temukan 1.670 Hoaks Terkait Covid-19
Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menemukan 1.670 hoaks terkait Covid-19. Sebaran isi hoaks terkait Covid-19 disebar periode 23 Januari 2020 - 25 Juni 2021.
Menurut Juru Bicara Kemkominfo, Dedi Permadi, terdapat 3.690 pengajuan takedown sebaran hoaks Covid-19 di media sosial. Sebanyak 3.075 di antaranya di platform Facebook, 540 di twitter, 49 di Youtube, sisanya sebanyak 26 di Instagram.
Dari jumlah tersebut yang telah ditindaklanjuti sebanyak 3.269. Terdiri Facebook (2.733), Twitter (469), Youtube (45), dan instagram (22).
-
Apa yang paling banyak ditemukan dalam isu hoaks 2023? Isu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat sepanjang 2023 telah menangani sebanyak 1.615 konten isu hoaks yang beredar di website dan platform digital.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Siapa yang menyebarkan video hoaks? Video diunggah oleh akun @margiyo giyo
-
Apa yang viral di media sosial? Sontak saja, momen tersebut menjadi sorotan hingga viral di media sosial.
"Adapun yang sedang ditangani berjumlah 421, dengan rincian platform Facebook sebanyak 342, Twitter sebanyak 71, serta Instagram dan YouTube masing-masing 4. Sementara 113 ditangani penegak hukum," ujar Dedi, Jumat (25/6).
Dia menambahkan, adapun temuan hoaks khusus terkait vaksin Covid-19 mencapai 231. Sementara sebaran hingga Jumat (25/6) mencapai 1.723. Sebaran terbanyak masih di platform Facebook (1.567), twitter (89), Youtube (41), Tiktok (15), dan instagram (11).
"Seluruhnya yang berjumlah 1.723 telah dilakukan takedown," tegas Dedi.
Dedi mencontohkan, pernah beredar unggahan video di media sosial Facebook yang memperlihatkan proses penyuntikan vaksin terhadap seorang perempuan. Unggahan itudisertai keterangan yang mengklaim perempuan dalam video tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendapatkan suntik vaksin kosong.
"Faktanya, perempuan yang divaksin dalam video tersebut bukan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melainkan Sekretaris Dewan Kesehatan Kota Quixada, Brasil, Benedita Oliveira," ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Daftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca Selengkapnya
YouTube menjadi tempat penyebaran hoaks terbanyak dengan presentase 44,6 persen.
Baca Selengkapnya
Isu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023.
Baca Selengkapnya
Di sisi lain, dia mengakui bahwa temuan hoaks Mafindo jumlahnya lebih sedikit dari banyaknya hoaks yang tersebar.
Baca Selengkapnya
Sisa berita hoaks lainnya tidak diturunkan, melainkan hanya diberikan stempel hoaks karena dianggap tidak terlalu berbahaya.
Baca Selengkapnya
Penyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca Selengkapnya
Berita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca Selengkapnya
Bahkan Menkominfo menyebut situasi ruang digital lebih baik dibandingkan pada 2019.
Baca Selengkapnya
Beberapa jam setelah serangan Hamas ke Israel, X atau Twitter dibanjiri video dan foto hoaks serta informasi menyesatkan tentang perang di Gaza.
Baca Selengkapnya
Disinformasi yang bersumber dari platform media sosial merembes ke forum-forum personal seperti whatsapp group.
Baca Selengkapnya
Septiaji mengatakan acara ini mengumpulkan lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, pakar, rekan media, hingga masyarakat sipil guna mencari solusi
Baca Selengkapnya
Tim cek fakta independen antara lain Mafindo, Perludem hingga AFP Indonesia.
Baca Selengkapnya