Kenapa Mahasiswa Demo Besar-besaran Secara Serentak?

Merdeka.com - Demonstrasi mahasiswa dalam dua pekan masif terjadi. Tak cuma di Jakarta, demonstrasi mahasiswa juga terjadi di hampir seluruh tanah air.

Isu mereka solid, menolak RUU KUHP, UU KPK, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan dan beberapa RUU lainnya. Tak jarang, demonstrasi berakhir bentrok dengan aparat.

Mereka menuntut DPR dan pemerintah mengabulkan tuntutan mereka. Tak jarang, demonstrasi berakhir ricuh.

Kapan Demo Serentak Dimulai?

Seruan untuk demonstrasi menolak UU KPK, RUU KUHP dan sejumlah RUU lainnya kali pertama menyeruak dari seruan di media sosial dengan tagar #GejayanMemanggil. Para mahasiswa di sejumlah wilayah di Yogyakarta diajak turun ke jalan, Senin (23/9).

Nyatanya, demonstrasi tak hanya terjadi di Yogyakarta. Demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran juga terjadi di ibu kota Jakarta dan sejumlah kota di tanah air.

Di Jakarta, demonstrasi berpusat di depan Gedung DPR. Mahasiswa dari berbagai kampus menguasai jalan depan kompleks parlemen.

Di berbagai daerah, demonstrasi digelar para mahasiswa di depan kantor DPRD. Demonstrasi terus bergulir hingga Selasa (24/9), waktu DPR berencana mengesahkan RUU KUHP. Namun, akhirnya DPR dan pemerintah sepakat menunda pengesahan karena tuntutan massa demonstran.

Mengapa Mahasiswa Melakukan Demonstrasi?

Demonstrasi mahasiswa di seluruh tanah air dilakukan atas respons terhadap isu-isu terkini yang dinilai akan merugikan masyarakat dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Mahasiswa menolak pengesahan sejumlah rancangan undang-undang, satu di antaranya RUU KUHP, dan menolak UU KPK yang baru saja disahkan DPR.

Mereka menilai UU KPK yang baru bakal melemahkan pemberantasan korupsi di tanah air. Sebab, sejumlah 'kelebihan' KPK dipreteli di UU yang baru, semisal penyadapan, operasi tangkap tangan yang harus meminta izin Dewan Pengawas, dan lainnya.

Sementara, pengesahan RUU KUHP bakal membawa mundur demokrasi di Indonesia. Sebab, sejumlah pasal di RUU KUHP dinilai mereka bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan demokrasi. Salah satunya soal penghinaan presiden.

Demonstrasi yang digelar hampir di seluruh wilayah Indonesia itu masif terjadi hingga kini.

Apa Tuntutan Mahasiswa?

Ada tujuh poin tuntutan mahasiswa kepada pemerintah dan DPR. Tujuh tuntutan itu antara lain:

1. Mendesak penundaan dan pembahasan ulang pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU KUHP.2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.3. Menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia.4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).7. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

Demo Terjadi Di Mana Saja?

Demonstrasi mahasiswa menolak sejumlah RUU dan UU KPK yang baru serentak digelar di banyak wilayah Indonesia. Mulai dari Aceh, Jakarta, Bandung, Serang, Banyumas, Jember, Yogyakarta, Kendari, Semarang, Surabaya, Malang, Makassar, Samarinda, Bali, dan berbagai kota lainnya.

Di kota-kota tersebut, mahasiswa mengepung kantor DPRD. Sementara di Jakarta, mahasiswa menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI.

Tak jarang demonstrasi berujung bentrok dengan aparat kepolisian. Di Jakarta, bentrokan pecah pada Selasa (24/9) malam.

Sejumlah mahasiswa mengalami luka. Paling parah adalah Faisal Amir, mahasiswa Universitas Al Azhar. Dia ditemukan rekan-rekannya dalam kondisi kritis dengan luka parah di kepala dan beberapa bagian tubuhnya, sekitar pukul 18.00 WIB. Dia lantas dilarikan ke Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat.

Sementara di Kendari, bentrokan dengan aparat kepolisian berujung gugurnya dua orang mahasiswa yakni La Randi (21) Muhammad Yusuf Kardawi (19). Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari itu gugur akibat tertembak peluru tajam saat demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Apa Reaksi Pemerintah Tanggapi Demo Mahasiswa?

Penolakan masif yang dilakukan mahasiswa membuat Presiden Jokowi menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Presiden, Jakarta. Mereka membahas RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, UU KPK yang ditolak oleh mahasiswa.

Hasilnya, mereka sepakat pengesahan RUU KUHP dan beberapa RUU lain yang sedianya dilakukan dalam paripurna DPR, Selasa (24/9) ditunda hingga masa DPR 2019-2024. Namun, hal itu tak membuat demo mahasiswa berhenti. Mereka terus turun ke jalan juga menuntut UU KPK yang baru dibatalkan. Mereka meminta Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.

Jokowi akhirnya mengundang perwakilan mahasiswa ke Istana terkait tuntutan yang selama ini disuarakan. Namun mahasiswa menolaknya. Melalui Koordinator Pusat Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah, mahasiswa bersedia jika pertemuan berlangsung secara terbuka disiarkan langsung oleh stasiun televisi.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut adanya kebijakan konkret yang akan dilahirkan dari pertemuan tersebut. Dia juga mengkritisi selama Jokowi menjadi presiden, ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas. Alhasil, pertemuan batal digelar.

Belakangan, pemerintah menuding demo mahasiswa sudah tidak murni karena ada pihak yang menunggangi. Bahkan Menko Polhukam Wiranto menyebut ada tujuan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden RI yang baru. Namun, hal itu dibantah oleh mahasiswa. Mereka menegaskan aksi mereka murni dan tak ada urusan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang.

Sampai Kapan Mahasiswa Berdemo?

Demonstrasi mahasiswa di berbagai kota di tanah air hingga kini terus berlangsung. Bahkan, demonstrasi kerap berakhir bentrokan dengan aparat dan menimbulkan korban luka dan jiwa dari mahasiswa.

Mereka menyatakan, demonstrasi akan terus terjadi hingga tuntutan dipenuhi oleh pemerintah dan DPR.