Kendaraan tak penuhi 5 syarat ini dilarang beroperasi saat mudik

Merdeka.com - Umat muslim di seluruh dunia akan merayakan Lebaran 6 Juli 2016 nanti. Khususnya masyarakat di Indonesia, seperti biasa akan melakukan mudik untuk merayakan momen Idul Fitri bersama sanak saudara di kampung.

Setiap mudik itu, kerap terjadi kecelakaan kendaraan. Untuk mengantisipasi tingginya angka kecelakaan, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang harus ditaati para pengendara khususnya transportasi umum.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan, lima aspek dasar yang harus dipenuhi angkutan Lebaran jalur darat, terutama bus antarkota antarprovinsi (AKAP) untuk mewujudkan nirkecelakaan (zero accident) selama masa angkutan Lebaran tahun ini.

"Kalau bus AKAP itu saya minta yang harus dipenuhi, itu minimal, untuk menghindari risiko yang lebih besar," kata Jonan dalam peninjauan persiapan mudik Lebaran di Lampung, dikutip dari Antara, Sabtu (18/6).

Jonan menyebutkan, lima aspek dasar yang harus dipenuhi oleh setiap bus AKAP angkutan Lebaran, di antaranya alat penunjuk kecepatan (speedometer) harus berfungsi, rem, termasuk rem tangan harus berfungsi, sabuk pengaman untuk pengemudi harus ada, kaca depan tidak boleh rusak dan ban tidak boleh gundul.

"Ban depan itu tidak boleh vulkanisir, hanya ban belakang saja yang boleh," katanya.

Dia menegaskan, standar keselamatan tersebut harus dipenuhi maksimal 24 Juni, apabila hingga tenggat yang ditentukan belum dipenuhi, maka bus yang masih bermasalah dilarang beroperasi.

"Enggak akan boleh jalan," katanya menegaskan.

Terkait hasil inspeksi beberapa waktu lalu oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang menunjukkan, hanya 20 persen bus AKAP laik jalan, Jonan mengaku kondisi angkutan darat paling parah dibanding angkutan moda lainnya.

Selain itu, dia menambahkan apabila banyak penumpang yang tidak terangkut karena bus AKAB tidak laik, hal itu jauh lebih baik dibandingkan menanggung risiko yang lebih besar.

"Pilih mana, tidak berangkat apa tidak pernah sampai," katanya.

Namun, saat ini, dia mengatakan telah menerapkan pengecekan berkala 'ramp check' secara keseluruhan dan bukan sampel seperti tahun lalu.

"Ini pengaruhnya sangat besar untuk keselamatan karena dicek satu-satu," katanya.

Jonan mengatakan, terkait jaminan ketersediaan angkutan umum di daerah, hal tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing pemda.

Pasalnya, salah satu alasan pemudik membawa sepeda motor ke kampung halamnnya karena ketersediaan akan angkutan umum dinilai belum layak.

"Itu masing-masing daerah, coba tanyakan saja, kecuali kalau tanggung jawab angkutan daerah diserahkan ke pusat, " katanya.

Jonan menyebutkan, saat ini kuota mudik gratis bagi pesepeda motor telah terpenuhi dua pertiganya untuk yang diangkut melalui bus dan truk, sementara untuk diangkut kereta sudah mencapai 80 persen.