Kepada Wali kota Bogor, Jokowi ngaku ingin berkantor di Bogor

Merdeka.com - Guna menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana pindah kantor dari Jakarta ke Istana Bogor, Pemkot Bogor mulai sibuk berbenah, khususnya terkait penataan pusat kota yang juga untuk menyelamatkan kawasan bersejarah.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan persiapan tersebut menyusul diundangnya sejumlah kepala daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) oleh Presiden untuk rapat terbatas membahas penanganan banjir Ibu Kota dan mitigasi bencana yang melibatkan kawasan megapolitan.

"Usai rapat itu saya bertanya Pak Presiden akan pindah ke Istana Bogor untuk urusan kenegaraan, beliau menjawab Insya Allah akan pindah-pindah," kata Bima Arya, Kamis (12/2).

Lebih lanjut ia mengatakan, dari pernyataan itu boleh jadi Presiden ingin memanfaatkan enam atau seluruh istana kepresidenan di Indonesia untuk urusan kenegaraan. Masing-masing adalah Istana Negara dan Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor dan Istana Cipanas di Bogor, Istana Tampaksiring di Bali, dan Istana Gedung Agung di Yogyakarta.

Bima bertanya kepada Presiden langsung karena di kalangan warga Kota Bogor sedang ramai dibicarakan isu kepindahan itu. Selain itu, soal program penataan pusat kota yang salah satunya mengusulkan pemunduran pagar Istana Bogor untuk pelebaran jalan dan trotoar.

Usul itu menuai kecaman terutama dari warga yang mencintai aspek kesejarahan Istana Bogor dan meyakini bahwa pagar adalah bangunan cagar budaya. Bima diminta membatalkan usul pemunduran pagar karena alasan bernilai sejarah dan keamanan lingkungan Istana Bogor itu sendiri.

"Kita sedang mempersiapkan program lalu lintas searah mengikuti jarum jam di ruas sekeliling Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor. Arus lalu lintas akan diberlakukan dari arah Jalan Jalak Harupat, Jalan Pajajaran, Jalan Otto Iskandar Dinata, dan Jalan Juanda yang selama ini dua arah dan kerap macet," katanya.

Dengan pemberlakuan lalu lintas searah, akan tersisa ruang untuk jalur sepeda dan jalur angkutan umum baik yang modern berupa mobil dan bus dan yang tradisional berupa delman dan becak. Adapun jalan diapit oleh trotoar selebar 2 meter dan idealnya dilebarkan dan ditata untuk menambah kenyamanan bagi pejalan terutama penyandang disabilitas.

Sementara itu, rencana pemindahan itu menuai pro kontra di kalangan masyarakat Kota Bogor sendiri. "Saya setuju saja, mungkin 'suhu' Bogor lebih dingin dibandingkan dengan Jakarta, sehingga presiden jadi lebih sering ke Bogor," kata Dwi Aryani (34) warga Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor.

Menurutnya sah-sah saja jika Jokowi berkantor di Istana Bogor, karena Istana Kepresidenan Bogor dikhususkan untuk aktivitas presiden. "Justru salah, ketika Istana Bogor dijadikan tempat resepsi pada era SBY," katanya.

Hal senada diungkapkan, Rizki Pratama (17) pelajar SMAN di Kota Bogor. Ia setuju saja apabila Presiden Jokowi berkantor di Bogor, dengan harapan presiden lebih memperhatikan Bogor nantinya, "Bagus dong, Bogor nantinya lebih diperhatikan," akunya.

Namun ada juga yang menolak rencana kepindahan Jokowi ke Bogor, selama transportasi di Kota Bogor belum tertata baik. Pemerhati yang juga Budayawan Bogor, Eman Sulaeman, melihat saat ini, jalan sekeliling Istana sudah sangat padat oleh kendaraan dan menyumbang kemacetan.

"Aktivitas presiden tentunya padat, keluar atau menerima tamu negara. Bukan kah itu nanti tambah macet," katanya. (mdk/hhw)