Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kepala Bakamla bantah ada kongkalikong kasus suap pengadaan satelit

Kepala Bakamla bantah ada kongkalikong kasus suap pengadaan satelit Ilustrasi Suap. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Sudewo memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/4). Kehadiran Arie guna memberikan kesaksian terkait kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla.

Dalam kesaksiannya, Arie berulang kali membantah atau mengaku tidak mengetahui adanya kongkalikong pembagian jatah dalam pengadaan proyek tersebut. Meski namanya sempat tertuang dalam terdakwa atas kasus yang sama, Hardy Stefanus.

"Proyek ini ada 15 persen, 7,5 persen untuk Bakamla 2 persen dari nilai proyek?" tanya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kiki Ahmad Yani.

Orang lain juga bertanya?

"Saya tidak tahu coretan itu tapi ketika saya dengar dari teman saya kebetulan saya sering kumpul di satgas. Di situ saya tanya, dia (Sembiring, Wakasal) bilang 'saya tidak tahu. Itu tempat udah becek, udah terkontaminasi terima-terima uang," jawab Arie.

JPU pun kembali bertanya soal alokasi fee dari perusahaan untuk pihak tertentu. "Tidak pernah," jawa Arie.

Meski membantah tidak pernah menerima apapun terkait pengadaan satelit monitoring dengan nilai kontrak Rp 220 miliar, Arie mengakui anak buahnya menerima uang jatah dari pihak perusahaan pengadaan barang tersebut. Hal itu diketahui pasca penangkapan oleh penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan.

"Saksi tahu ada pihak Bakamla yang terima?" tanya jaksa.

"Setelah OTT saya tahu. Yang menerima Pak Eko, Pak Bambang Udoyono, Pak Nofel katanya juga menerima," kata Arie.

Pada sidang sebelumnya, Kamis (9/3) Jaksa Kiki membacakan surat dakwaan milik Hardy Stefanus. Dalam surat dakwaan tertuang Arie Sudewo telah menetapkan jatah 7,5 persen dari nilai proyek untuk Bakamla.

"Pada saat itu Arie Sudewo menyampaikan dari jatah 15 persen dari nilai pengadaan, untuk Bakamla mendapatkan 7,5 persen," kata Jaksa Kiki.

Lebih lanjut lagi, sekitar bulan Oktober 2016 Arie dan Kuasa Pengguna Anggaran Eko Susilo Hadi membahas jatah untuk Bakamla agar segera dibayarkan oleh PT Merial Esa selaku perusahaan yang mengadakan satelit monitoring. Setidaknya 2 persen dibayar di awal dari nilai kontrak awalnya Rp 400 miliar menjadi Rp 220 miliar setelah adanya perubahan anggaran.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Ekspresi Marsekal Madya Henri Alfiandi Bersaksi di Sidang Kasus Dugaan Suap Basarnas
FOTO: Ekspresi Marsekal Madya Henri Alfiandi Bersaksi di Sidang Kasus Dugaan Suap Basarnas

JPU KPK menghadirkan tiga orang saksi dalam kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas.

Baca Selengkapnya
Misteri Aliran Dana Komando di Kasus Suap Kepala Basarnas
Misteri Aliran Dana Komando di Kasus Suap Kepala Basarnas

TNI masih mencoba mengungkap misteri aliran dana komando di Basarnas.

Baca Selengkapnya
Ini Penjelasan BAKTI soal Dugaan Kasus Suap Perusahaan Software SAP
Ini Penjelasan BAKTI soal Dugaan Kasus Suap Perusahaan Software SAP

Ini Penjelasan BAKTI soal Dugaan Kasus Suap Perusahaan Software SAP

Baca Selengkapnya
KPK Temui Panglima TNI, Khawatir Kasus Suap Kabasarnas Disetop Seperti Heli AW-101
KPK Temui Panglima TNI, Khawatir Kasus Suap Kabasarnas Disetop Seperti Heli AW-101

KPK Temui Panglima TNI terkait kasus suap Kepala Basarnas

Baca Selengkapnya
Kabasarnas Dijebloskan ke Tahanan Militer Usai Jadi Tersangka Suap, KPK Harap Sidang Digelar di Pengadilan Umum
Kabasarnas Dijebloskan ke Tahanan Militer Usai Jadi Tersangka Suap, KPK Harap Sidang Digelar di Pengadilan Umum

Kepala Basarnas kini langsung dilakukan penahanan di Instalasi Tahanan Militer di Puspom TNI AU.

Baca Selengkapnya
Kepala Basarnas Terjerat Kasus Suap, Ketua KPK Firli Bahuri Bakal Temui Panglima TNI Yudo
Kepala Basarnas Terjerat Kasus Suap, Ketua KPK Firli Bahuri Bakal Temui Panglima TNI Yudo

KPK tak menjalankan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Henri sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Siang Ini, TNI Datangi Gedung KPK Minta Bukti Kepala Basarnas Tersangka Suap
Siang Ini, TNI Datangi Gedung KPK Minta Bukti Kepala Basarnas Tersangka Suap

Salah satu yang akan dibahas nanti soal harapan agar kasus Kepala Basarnas ini dilanjutkan hingga penuntutan oleh Puspom TNI.

Baca Selengkapnya
Kepala Basarnas Nilai Penetapannya Tersangka di KPK Langgar Prosedur: Saya Kan Militer
Kepala Basarnas Nilai Penetapannya Tersangka di KPK Langgar Prosedur: Saya Kan Militer

Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi diduga selama dua tahun menerima suap mencapai Rp88,3 miliar.

Baca Selengkapnya
Profil Lengkap Kepala Basarnas, Bintang Tiga AU Jadi Tersangka Coreng Wajah TNI
Profil Lengkap Kepala Basarnas, Bintang Tiga AU Jadi Tersangka Coreng Wajah TNI

Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa oleh KPK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: KPK Blak-blakan Menhub Budi Karya Diperiksa Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta
VIDEO: KPK Blak-blakan Menhub Budi Karya Diperiksa Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta

Menhub Budi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Baca Selengkapnya
Kepala Basarnas Menyerahkan Diri ke Puspom TNI: Saya akan Bertanggung Jawab
Kepala Basarnas Menyerahkan Diri ke Puspom TNI: Saya akan Bertanggung Jawab

Kepala Basarnas Henri Alfiandi sudah menjadi tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di KPK.

Baca Selengkapnya
Cabut Keterangan saat Sidang Korupsi BTS, Tenaga Ahli Kemenkominfo Walbertus Natalius Wisang Ditangkap
Cabut Keterangan saat Sidang Korupsi BTS, Tenaga Ahli Kemenkominfo Walbertus Natalius Wisang Ditangkap

Dia diduga memberikan keterangan tidak benar dan merintangi penyidikan.

Baca Selengkapnya