Kepala Bakamla Ungkap Alasan RI Belum Nikmati Maksimal Hasil Laut Natuna

Merdeka.com - Sumber daya perikanan di Laut Natuna Utara (LNU) yang potensinya luar biasa besar, belum bisa dinikmati sepenuhnya secara maksimal oleh bangsa Indonesia. Pasalnya, selain karena Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing oleh kapal-kapal ikan asing China dan Vietnam, juga karena tidak dapat hadirnya kapal ikan Indonesia di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia.

Aan mengatakan, kapal ikan Indonesia yang berasal dari Natuna tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk melakukan eksploitasi perikanan di LNU. Hal ini karena rata-rata kapal ikan lokal dari Natuna berukuran kecil sekitar 5-10 GT dan menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat nelayan setempat.

Kondisi ini juga, menurut Kepala Bakamla RI, diperumit dengan permasalahan batas di Laut Natuna Utara yang masih belum selesai dengan Vietnam. "Indonesia dan Vietnam saat ini sedang menyelesaikan persoalan overlapping claim ZEE di Laut Natuna Utara. Dalam kondisi ini, seharusnya kedua pihak menahan diri dengan tidak melakukan kegiatan apapun, tetapi pada kenyataannya, saat ini kapal pemerintah Vietnam yaitu kapal pengawas perikanan dan kapal coast guardnya selalu hadir bersama dengan kapal ikan Vietnam di wilayah tersebut," ungkapnya di kantornya, Markas Besar Bakamla RI, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6)

Kemampuan hadir 24/7 (setiap saat) ini belum mampu diimbangi oleh aparat penegak hukum Indonesia baik oleh TNI AL, KKP dan Bakamla RI yang memiliki kewenangan berdasarkan wilayah yurisdiksi nasional di ZEEI.

"Ini tentu berdampak pada turunnya daya gentar (deterrence effect) penegakan hukum di Laut Natuna Utara sehingga berpotensi meningkatkan IUU Fishing oleh kapal-kapal ikan asing vietnam dan bahkan kapal ikan China," katanya.

Menurutnya, seharusnya Indonesia mengambil peran sentral dalam mendorong agar IUUF dapat ditetapkan sebagai kejahatan transnational mengingat dampak luas yang ditimbulkan.

"Demikian juga dalam konteks regional khususnya permasalahan di Laut China Selatan, Indonesia menjadi salah satu pelopor declaration of conduct dan secara tegas mendukung keputusan Permanent Court of Arbitration sebagaimana ditegaskan kembali oleh permanent mission Indonesia untuk PBB dalam surat yang disampaikan pada tanggal 26 Mei 2020," bebernya.

Tambahnya, permasalahan di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara memiliki potensi konflik dengan Indonesia, bukan dalam konteks batas wilayah teritorial tetapi dalam konteks wilayah yurisdiksi pengelolaan sumber daya alam.

"Oleh karena itu solusinya perlu strategi dan insentif untuk mendorong eksploitasi dan kehadiran kapal ikan indonesia di natuna, dan perlu strategi dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan kehadiran simbol negara berupa aparat penegak hukum di laut Natuna Utara," pungkasnya.