Kepala BIN: Buat apa intelijen negara sadap Jokowi?
Merdeka.com - Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Marciano Norman menyebut, penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bukan dilakukan oleh aparat keamanan. BIN selaku alat negara juga menampik keras bila pihaknya turut andil dalam penyadapan tersebut.
"Bukan (profesional), untuk apa BIN dan instansi intelijen negara menyadap Jokowi. Jokowi itu pilihan rakyat Jakarta, masa kita sadap, ya enggak ada," ujar Marciano kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).
Walau begitu Marciano tetap berharap semua ketua umum partai dan calon presiden untuk meningkatkan kewaspadaannya dalam berkomunikasi.
-
Bagaimana PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah diumumkan secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) melalui Surat Keputusan dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
-
Kenapa PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo diakibatkan oleh tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang dianggap demi kepentingan keluarganya. Tindakan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam berbangsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa pemanfaatan instrumen negara untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan dampak yang sistemik, merusak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
-
Kenapa PDIP baru pecat Jokowi setelah Pilpres? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk menunda pengumuman terkait pemecatan. Langkah ini diambil demi menjaga kehormatan Jokowi sebagai Presiden dan untuk menghindari munculnya spekulasi negatif yang bisa berpengaruh selama masa kontestasi politik.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
"Saya hanya harapkan mereka optimalkan keamanan informasi internal," katanya.
BIN selaku pihak profesional, jelas Marciano, tidak mungkin akan menyadap tokoh-tokoh yang dikabarkan maju sebagai capres. Tak terkecuali menyadap Jokowi.
"Enggak mungkin pemerintah sadap itu. Dijamin, saya selaku kepala BIN jamin itu," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Politisi Senior PDIP Sidarto Danusubroto membenarkan jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya disadap. Namun, kata Sidarto, Jokowi juga pernah mendapatkan ancaman kapal yang ditumpangi bakal diledakkan.
"Keterlaluan itu, itu tidak omong kosong, betul-betul," ujar Sidarto kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).
Ketua MPR itu mengaku mendapatkan informasi tersebut langsung dari Jokowi.
"Dua Bulan lalu saya denger dari beliau sendiri. Itu betul-betul orang profesional yang melakukannya dan sekarang sudah dibersihkan oleh profesional juga," jelasnya.
Sidarto menampik jika apa yang diungkap Jokowi soal sadap dan sabotase bukanlah pencitraan. Alat peledak yang ditancapkan di kapal dimana Jokowi naik bukanlah alat murahan.
"Bukan dari Glodok lalu dipasang. Saya udah denger dari Jokowi 2 bulan lalu," tandasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikannya dalam peresmian Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih (DPP TMP) di Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (28/10).
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca SelengkapnyaSelama Jokowi menjabat sebagai kepala negara, Hasto tak pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca SelengkapnyaPeneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaPada Senin (16/12) kemarin, PDIP resmi memecat Jokowi dari PDIP.
Baca SelengkapnyaJokowi selalu mendapatkan data lengkap dari BIN, BAIS, TNI, Polri, dan PPATK.
Baca SelengkapnyaSetiap menteri juga memiliki data intelijen. Namun, laporan tersebut diterimanya setiap satu bulan sekali.
Baca SelengkapnyaPanel Barus menyebut PDIP tengah memainkan taktik bambu
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mengatakan, Presiden Jokowi mengerahkan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mencari tahu data terkait partai politik
Baca SelengkapnyaTerlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.
Baca Selengkapnya