Kepala BIN sesalkan penyerangan PDIP ke kantor TVOne Yogya
Merdeka.com - Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Marciano Norman menyayangkan aksi massa PDIP yang menyerang kantor berita tvOne di Yogyakarta. Seharusnya, jika ada protes terkait penyiaran, bisa diselesaikan dengan mekanisme di Dewan Pers.
"Tadi malam sekelompok yang tidak puas dengan materi penyiaran dan lain sebagainya hendaknya ini diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian masalah di media itu melalui mekanisme yang ada," ujar Marciano, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/7).
Marciano mengatakan jika protes penyiaran itu diselesaikan dengan mekanisme yang benar, maka proses hukumnya dapat berjalan sesuai aturan. Namun, jika ada aksi-aksi seperti penyerangan justru dapat berdampak negatif kepada kebebasan pers. PDIP dapat terkena dua UU sekaligus.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Dimana massa menggeruduk kantor KPU? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Apa instruksi TKN Prabowo-Gibran kepada para relawannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta para relawan mengampanyekan Prabowo-Gibran di seluruh wilayah Indonesia menggunakan cara-cara santun, dan tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya.
-
Apa yang diminta oleh massa di Kantor KPU Jayapura? Dalam orasinya, massa meminta proses penetapan kursi partai politik dan caleg terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) periode 2024-2029 untuk Kabupaten Jayapura jangan digelar.
-
Siapa yang mengajak masyarakat untuk datang ke TPS? Oleh karena itu, Menkomdigi mengajak semua masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.
-
Siapa yang disarankan turun tangan? “Saya minta, Polri segera turun tangan untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap pabrik-pabrik di Jabodetabek, yang diduga telah melanggar batas emisi.
"Jangan dibiarkan pengerahan-pengerahan massa yang besar ke kantor-kantor media, karena ini nanti berdampak negatif kepada kebebasan menyampaikan pendapat yang selama ini telah diberikan. Kebebasan pers yang tetap dia minta secara tanggung jawab yang selama ini juga telah diberikan kepada komunitas pers indonesia, hal seperti ini hendaknya diselesaikan dengan mekanisme yang ada," jelasnya.
"Yakinlah bahwa kebenaran itu pasti akan diambil oleh mereka yang berwenang dalam menyelesaikannya," ujar Marciano lagi.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kericuhan terjadi usai sidang vonis SYL di PN Tipikor
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaPDIP Boyolali mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap relawan Ganjar Pranowo-Mahfud Md
Baca Selengkapnya. Panglima memerintahkan 'memiting' masyarakat yang melakukan demonstrasi.
Baca SelengkapnyaKapolri tidak mentolerir segala bentuk tindakan premanisme dan anarkis.
Baca SelengkapnyaMenurut Maruli, apa yang dilakukan prajurit TNI itu tergolong jahat.
Baca SelengkapnyaMabes TNI memberikan klarifikasi instruksi Panglima TNI Laksamana Yudo.
Baca SelengkapnyaMassa mengatasnamakan kader Golkar datang sekira pukul 14.00 Wib. Tidak berselang lama kemudian, terjadi kericuhan.
Baca SelengkapnyaPDIP kembali memprotes keras tindak penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Mereka mendesak kasus tersebut diproses secara transparan.
Baca SelengkapnyaKarena kalimat itu, diakui Yudo, berujung kesalahan tafsir di masyarakat
Baca SelengkapnyaMega memperingatkan aparat untuk tidak mengintimidasi rakyat.
Baca SelengkapnyaKorban dihalang-halangi saat melakuan peliputan. Telepon genggam dirampas dan di banting oleh orang tak dikenal (OTK).
Baca Selengkapnya