Kepala BIN: Situs-situs ISIS harus diberi perhatian khusus

Merdeka.com - Situs ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) kian menjamur di dunia maya. Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah akan tak semakin banyak lagi warga negara Indonesia yang bergabung pada organisasi tersebut.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menangkal bahaya ISIS melalui dunia maya. Menurut dia, situs-situs ISIS itu harus diberi perhatian khusus supaya tidak membahayakan.

"Kita terus counter, kita kerjasama dengan kominfo untuk segera menutup itu. Kita harus proaktif untuk tidak memberi mereka ruang terlalu bebas untuk memprovokasi rakyat kita sendiri, kita terus mengharapkan situs -situs seperti itu harus diberi perhatian khusus," kata Marciano di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3).

Selain itu, dia meminta kepada semua komunitas yang berhubungan dengan dunia internet untuk turut mengantisipasi menyebarnya gerakan ISIS.

"Agar mereka memberikan pemberitaan lain yang seimbang, sehingga masyarakat tidak melihat satu sisi saja‎. Tapi ada sisi lain yang memberi pencerahan bahwa itu tidak benar," jelas Marciano.

"Kita hati-hati mengelola itu. Jangan terjebak suatu hari nanti ISIS itu dikaitkan dengan Islam, itu tidak benar," imbuhnya.

Diketahui, pemerintah utamanya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkesan lamban dalam menangani penyebaran situs ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif ICT Watch Donny B Utoyo, tidak adanya prosedur yang jelas terkait blokir situs 'berkonten negatif' menjadi salah satu faktor lambannya penanganan terhadap situs-situs berbau SARA (Suku, Agama, Rasa dan Antargolongan).

"Ini ada kegamangan di pemerintah, mereka biasa merespons konten negatif itu adalah pornografi, itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi begitu kontennya di luar pornografi, mereka bingung. (Situs) voa-islam misalnya yang banyak SARA-nya, atau situs-situs yang bermunculan saat pilpres kemarin, itu kan gak jelas (penanganannya)," kata Donny di Jakarta.

Donny juga melihat keraguan dari pihak Kominfo untuk memblokir situs-situs berbau SARA lantaran isu-isu tersebut relatif lebih sensitif ketimbang situs pornografi.

"Jadi pada saat ISIS itu ada Kominfo itu bilang menunggu laporan, karena ini beda. Kalau ada prosedurnya kan mereka pelajari dulu. Ini karena mereka gak punya prosedurnya. Itu aja sih, karena gak ada SOP-nya. Kalau porno kan biasa, kalau SARA kan mereka harus berpikir secara sensitif. Itu saya rasa yang menyebabkan pemerintah lambat menangani situs ISIS. Lambatnya karena mereka bingung," papar Donny. (mdk/did)