Kepala BNN: Indonesia jadi pangsa pasar narkoba karena permintaan besar

Merdeka.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Heru Winarko mengungkapkan, bisnis narkotika di Indonesia memiliki keuntungan yang menggiurkan. Menurut dia, tingginya permintaan terhadap barang haram tersebut menjadi salah satu daya tarik peredaran narkotika di negeri ini terus meningkat.

Heru menjelaskan, harga jual narkoba ketika sampai di Indonesia bisa dijual berkali-kali lipat mencapai Rp 1,5 juta per gramnya. Sementara, di negara asalnya, barang tersebut hanya dijual Rp 40 ribu per gram.

Selain itu, keuntungan yang didapat sebagai kurir narkoba bisa mencapai Rp 25 juta per kilogram.

"Di Indonesia ini permintaan besar dan harga mahal. Makanya, jadi daya tarik utama peredaran narkoba," kata Heru, dalam acara puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018, BNN Lido, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/7).

Dia menambahkan, jika merujuk pada hasil riset BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2017, angka prevalensi (penyalahgunaan) narkoba mencapai 1,77 persen atau sekitar 33,7 juta orang.

Kata dia, jumlah itu dihitung dari total populasi di Indonesia pada usia 10-59 tahun.

"Ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat masih cukup rentan atas penyalahgunaan narkoba," katanya.

Dengan kondisi itu, sambungnya, dapat menggambarkan bahwa Indonesia masih menjadi pasar bisnis perdagangan barang haram tersebut.

Dia menuturkan, sebagai leading sector penyelenggaraan program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), BNN telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan dan melakukan kegiatan untuk menekan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Heru, pemberantasan narkoba harus dilakukan dari berbagai lini, termasuk lembaga atau institusi pemerintahan.

"Aksi yang dilakukan dengan mengungkap jaringan sindikat narkotika untuk menghentikan pasokan dari negara produsen," sebut dia.

Dalam acara puncak perayaan Hari Anti Narkotika Internasional itu, turut pula dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mendes PDT Eko Putro Sandjojo, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto, Ketua KPK Agus Rahardjo, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, dan sejumlah kepala lembaga lainnya.