Kepala BNPB Akui Penanganan Banjir Kemarin Lambat Karena Personel Terbatas

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kawasan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi, rata terdampak banjir akibat curah hujan meningkat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan penanganan banjir di wilayah Jabodetabek dilakukan secara terintegrasi di bawah koordinasi BNPB.

"Alhamdulillah mulai siang kemarin hingga hari ini, semua pihak memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Mudah-mudahan masyarakat yang tertimpa musibah bisa tertolong secara cepat dengan cara-cara yang baik," kata Doni seusai rapat koordinasi kementerian/lembaga di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (2/1).

Doni mengakui proses penanganan banjir sejak Rabu (1/1) relatif lambat karena keterbatasan personel di lapangan. Namun, mulai hari ini akan ada bantuan tambahan personel dari Markas Besar TNI baik di Jabodetabek maupun di Jawa Barat dan Banten.

Orang lain juga bertanya?

Doni mengatakan rapat koordinasi tersebut menyepakati para wali kota dan bupati yang daerahnya terdampak banjir akan menjadi komandan satuan tegas. Di bawah wali kota dan bupati akan ada unsur TNI/Polri di tingkat distrik militer dan kepolisian resor serta Kantor Pencarian dan Penyelamatan (SAR).

"Semua terintegrasi sampai tingkat yang paling rendah, yaitu titik. Tadi juga diusulkan ada komandan titik, artinya semua daerah bencana perlu ada tim gabungan sehingga seluruh bantuan bisa terintegrasi baik evakuasi, medis, logistik maupun lainnya," tuturnya.

Jokowi

Kepada relawan dari berbagai lembaga, Doni juga meminta berkoordinasi dengan pos komando agar penanganan banjir lebih terintegrasi.

"Jadi relawan membantu apa juga harus seimbang, supaya tidak menumpuk di satu tempat. Nanti unsur-unsur yang ada di posko akan menginformasikan apa yang kurang, kalau ada kelebihan akan disalurkan ke posko lain," katanya.

BNPB mengadakan rapat koordinasi penanganan banjir Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten dengan mengundang sejumlah kementerian lembaga seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan lain-lain.

Rapat koordinasi juga mengundang lembaga-lembaga relawan seperti Palang Merah Indonesia, Gerakan Pramuka, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan lain-lain.

(mdk/lia)