Kepala BNPB Tak Ingin Ada Klaster Baru di Pengungsian Korban Erupsi Merapi

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Bencana Daerah (BNPB) Doni Monardo meminta BPBD Kabupaten Magelang menyiapkan tempat pengungsian guna mengantisipasi dampak erupsi Gunung Merapi. Dia mengatakan, lokasi pengungsian harus menerapkan protokol kesehatan.

"Bila tempat pengungsian belum layak agar koordinasikan dengan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD, sehingga bisa tetap terjaga protokol kesehatan," kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (8/11).

Doni yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Covid-19 meminta agar tempat pengungsian tersebut tidak menjadi klaster baru penyebaran covid-19. Dia tidak ingin masalah semakin runyam karena ada pengungsi yang tertular Covid-19.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar para pengungsi dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang aman dan kelompok rentan.

"Dibagi menjadi dua kelompok, misalnya masyarakat yang lanjut usia, komorbid atau penyakit bawaan, anak-anak, dan balita dengan orang dewasa," kata Doni.

Untuk menekan jumlah korban jiwa dan kerugian, Doni menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau dan berkoordinasi dengan BPBD di wilayah yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Merapi.

Sebelumnya, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menginformasikan status aktivitas Gunung Merapi menjadi level III atau siaga pada 5 November 2020.

Dikutip dari akun twitter resmi BPPTKG @BPPTKG, wilayah yang masuk dalam prakiraan daerah bahaya di DIY, yaitu Glagaharjo, Kepuharjo dan Umbulharjo yang berada di Kecamatan Cangkringan, Sleman.

Sementara itu, di Jawa Tengah ada tiga kabupaten teridentifikasi masuk daerah bahaya yakni Magelang, Boyolali, dan Klaten. Wilayah yang masuk dalam tiga kabupaten tersebut adalah Ngargomulyo, Krinjing dan Paten di Dukun, Magelang, Tlogolele, Klakah dan Jrakah di Selo, Boyolali dan Tegal Mulyo, Sidorejo, dan Balerante di Kemalang, Klaten.