Kepala BNPT ungkap strategi Indonesia atasi terorisme di KTT ASEAN-Australia

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius memaparkan strategi keberhasilan Indonesia dalam hal penanggulangan terorisme. Badan ini mengkombinasikan antara hard approach (pendekatan keras melalui penegakan hukum) dan soft approach (pendekatan lunak).

Suhardi hadir dalam Ajang The ASEAN-Australia Counter Terrorism Conference 2018 yang berlangsung di Sydney, Australia, 17 Maret lalu. Konferensi ini dihadiri oleh semua Negara anggota ASEAN dengan Australia sebagai tuan rumah. Konferensi dipimpin oleh Koordinator Penanggulangan Terorisme Persemakuran Australia, Tony Sheehan. Acara dibuka Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton.

"Ini sesuai dengan janji Kepala Kepolisan Federal Australia (Australian Federal Police/AFP Commissioner), Adrew Colvin, yang akan meminta kepada panitia KTT untuk meminta waktu lebih panjang buat kami dalam memaparkan strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Karena saat dia berkunjung ke kantor BNPT beberapa waktu lalu, dia minta kami paparkan semuanya di pertemuan ini," ujar Suhardi dalam keterangannya, Senin (19/3).

Dalam konferensi yang merupakan bagian dari ASEAN-Australian Special Summit 2018 ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala BNPT sendiri dengan delegasi yang terdiri dari unsur Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Luar Negeri.

Suhardi mengatakan bahwa dalam konferensi yang juga dihadiri para Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan di kawasan ASEAN dan Australia ini digelar dengan tujuan untuk membahas mengenai ancaman terorisme termasuk ekstremisme berbasis kekerasan (violent extremism) di kawasan Asia Tenggara.

"Yang mana menjelaskan mengenai efektivitas legislasi dan penegakan hukum dalam memberantas pergerakan lintas-batas dari ekstremisme berbasis kekerasan; penanggulangan pendanaan terorisme; dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan," kata mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini.

Suhardi dalam paparan awalnya menyampaikan tentang pengalaman Indonesia dalam merevisi Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Terorisme, yang di dalamnya terkandung upaya kriminalisasi perbuatan persiapan, keikutsertaan dalam pelatihan militer, dan berpergian untuk melakukan tindak pidana terorisme di negara lain.

"Hal ini dalam kerangka menghadapi fenomena Foreign Terrorist Fighters. Selain itu, juga disampaikan bahwa Indonesia berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menghadirkan bukti elektronik di hadapan pengadilan," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Selanjutnya, dalam sesi tentang penanggulangan pendanaan terorisme, Alumni Akpol tahun 1985 ini menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap sektor Non-Profit Organization (NPO) yang sangat berisiko terhadap penyalahgunaan oleh teroris atau kelompok teroris.

"Indonesia telah melakukan sejumlah langkah-langkah dalam mengantisipasi risiko dimaksud, antara lain dengan melakukan perubahan terhadap UU Ormas, membentuk Tim Terpadu Pengawasan NPO yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri, dan mensahkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2017 mengenai Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Kemudian pada sesi berikutnya mengenai penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, Suhardi memaparkan hal yang sangat penting yang telah dilakukan oleh BNPT sendiri dalam menjalankan program untuk mengatasi masalah terorisme di Indonesia.

Yang pertama dipaparkan yakni dalam melaksanakan program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan (lapas), yakni program pembangunan Masjid dan Pesantren di dua desa di Indonesia yaitu di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara dan di Desa Tenggulung, Lamongan, Jawa Timur.

"Saya paparkan bahwa saat ini di kedua desa tersebut mantan teroris dan anak-anaknya sudah meningkat wawasan kebangsaannya dengan mengikuti Upacara Bendera memeperingati Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2017 lalu. Yang terpenting kami sampaikan bahwa 'jangan sampai mantan teroris, keluarga dan anak-anaknya dimarginalisasikan dalam masyarakat, karena akan menyebabkan mereka tambah radikal'," jelasnya.

Selain itu, Suhardi juga memaparkan mengenai upaya Indonesia dalam bidang kontra-radikalisasi yang mana saat ini telah memiliki kurang lebih 600 pemuda/pemudi yang dikenal sebagai kaum milenial untuk menjadi Duta Damai di Dunia Maya guna melakukan kontra narasi. Selain itu, terdapat 124 mantan teroris yang telah bergabung dengan BNPT untuk menyiarkan pesan-pesan damai di masyarakat.

"Lebih lagi kami sampaikan pula bahwa, Indonesia telah memulai proses 'silaturahmi' untuk mempertemukan antara 124 mantan teroris dengan 51 korban dari aksi terorisme pada akhir bulan Februari lalu. Pertemuan ini diharapkan dapat menggulirkan proses saling-memaafkan dan pada akhirnya menciptakan perdamaian di kalangan masyarakat," kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Suhardi juga mengatakan bahwa dalam konferensi tersebut dirinya juga telah menayangkan video yang dibuat oleh Pusat Media Damai (PMD) BNPT tentang program deradikalisasi di Tenggulung, Lamongan, Jawa Timur, dan 18 Deportan WNI yang kembali dari Irak.

"Alhamdulillah kedua video yang kami putar tersebut mendapat apresiasi yang baik dari para peserta konferensi. Kedua video dianggap efektif dalam kerangka mencegah terorisme," ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok ini mengakhiri.

Seperti diketahui, bahwa konferensi ini diakhiri dengan ditanda tanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara negara-negara ASEAN dengan Pemerintah Australia dalam Menanggulangi Terorisme Internasional, yang disaksikan oleh masing-masing Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN dan Australia. MoU tersebut akan menjadi dasar kerja sama antara ASEAN dan Australia dalam menanggulangi terorisme internasional.