Kepala BPOM baru janji selesaikan kasus vaksin palsu
Merdeka.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru, Penny Kusumastuti Lukito mengaku akan menindaklanjuti kasus peredaran vaksin palsu. Tim khusus telah dibentuk untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
"Sudah ada dalam proses penindakan dan proses lebih jauh saat ini. Sudah ada tim yang dibentuk. Mari kita bersama bekerja sama, kami berkomitmen meneruskan proses tersebut," tegasnya usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (20/7).
Diungkapkan Penny, di internal BPOM kurang pengawasan. Hal itu memicu terjadinya persoalan pelik seperti sekarang ini.
-
Bagaimana cara BPOM mengantisipasi bahaya BPA? “Rencana regulasi tersebut menunjukkan negara hadir dalam melindungi kesehatan masyarakat. Pelaku usaha pastinya memahami rencana pelabelan ini dan kami berharap dukungan semua pemangku kepentingan“
-
Bagaimana cara BPOM edukasi bahaya BPA? Kampanye bisa dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, termasuk media sosial, televisi, radio, dan media cetak, agar pesan terkait bahaya BPA dapat menjangkau masyarakat luas.
-
Apa yang BPOM lakukan terkait BPA? BPOM sendiri memang telah mencoba untuk mengadopsi pelabelan bebas BPA atau Berpotensi Mengandung BPA pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Hal tersebut tentunya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bahaya BPA bagi kesehatan tubuh, terutama untuk wanita hamil dan bayi.
-
Siapa yang mendesak BPOM untuk sosialisasi? Ia mendesak BPOM segera meningkatkan sosialisasi masif atas kebijakan anyar tersebut.
-
Dimana BPOM menemukan migrasi BPA? Menurut Aisyah, rencana pelabelan risiko BPA juga berlatar hasil pengawasan yang menunjukkan migrasi BPA pada galon bermerek yang beredar di sejumlah kota.
-
Kenapa PPOK berbahaya? Jika tidak segera diatasi, PPOK bisa memburuk dan menyebabkan penderitanya terkena penyakit jantung dan kanker paru-paru.
"Itu yang masih lemah, dan tugas saya ke depan adalah memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat, keselamatan bangsa, dan masa depan bangsa kita, anak-anak kita dengan dukungan penuh dari bapak Presiden," jelasnya.
Mantan Fungsional Perencana Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ini juga mengaku akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta mitra-mitra lain terkait untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.
"Saya berkomitmen untuk lebih membangun sistem yang lebih baik, kerja sama yang baik ," kata dia.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jaringan mafia skincare.
Baca SelengkapnyaIkrar menyataan akan menjalankan arahan yang dititipkan Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.
Baca SelengkapnyaKemenperin sedang melakukan proses penindakan atas pelanggaran disiplin berat.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango mewanti-wanti tidak mau ada lagi "ikan busuk dari kepala".
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri menetapkan eks pegawai BPOM berinisial SD menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi.
Baca SelengkapnyaMenkes tampak tak main-main dengan kasus ini. Dia ingin kasus semacam ini harus diusut tuntas dan memberikan efek jera.
Baca SelengkapnyaMantan pejabat Kemenkes membocorkan ada perintah dari pimpinannya terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Baca SelengkapnyaKetua KPK Nawawi Pomolango mewanti-wanti tak mau ada lagi "ikan busuk dari kepala"
Baca SelengkapnyaBPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca SelengkapnyaTiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya