Kepala daerah banyak terjaring korupsi, KPK gandeng Kemendagri

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait beberapa hal mengenai pencegahan korupsi di daerah. Salah satunya tentang penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"Ini sebagai salah satu bentuk respon terhadap maraknya korupsi kepala daerah, termasuk yang ditangani KPK. Terdapat 6 hal yang akan dibahas, di antaranya tentang tindak lanjut penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

Kemudian, KPK dengan Kemendagri juga akan membahas tentang pengelolaan dana desa. "Verifikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa juga akan menjadi perhatian dalam koordinasi ini," ujar Febri.

Dalam rakor itu, keduanya juga akan membahas revisi Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Nantinya revisi itu akan mengatur terkait pertanggungjawaban inspektur terhadap kepala daerah supaya APIP tetap independen dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, lanjut Febri, hal itu penting untuk memastikan independensi APIP secara struktural di daerah ketika menjalankan tugasnya.

"Lemahnya APIP dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kasus kepala daerah yang diproses KPK," tandas Febri.

Untuk diketahui, kegiatan utama APIP meliputi audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi. Selain itu APIP berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, seperti hambatan, keterlambatan, dan/atau rendahnya kualitas pelayanan publik, kemudian penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.