Kepala daerah diminta perhatikan kesejahteraan keluarga miskin

Merdeka.com - Datang ke Sidoarjo, Jawa Timur, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal (Purn) Wiranto membawa pesan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk seluruh kepala daerah se-Indonesia, Selasa (25/4).

Para kepala daerah itu menghadiri puncak acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 21 Tahun 2017, yang digelar di Alun-alun Sidoarjo, Selasa (25/4). Hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Lantas apa pesan presiden yang dibawa Wiranto? Dalam sambutannya, Wiranto mengatakan bahwa setiap pemerintah daerah perlu mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan insfrastruktur ekonomi dan peningkatan stabilitas politik dan keamanan di daerah.

"Khusus untuk kebijakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, juga ada dua hal yang perlu kita tekankan atau pendekatan," kata mantan Menpangab di hadapan undangan.

Dua hal yang wajib ditekankan itu, lanjut dia, yang pertama adalah peningkatan pendapatan ekonomi keluarga miskin melalui pengembangan usaha produktif, dengan cara menyediakan bantuan modal usaha, penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pengembangan pasar-pasar tradisional.

"Dan yang kedua pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin melalui bantuan dan subsidi. Sehingga bantuan subsidi tersebut, merupakan satu hal yang dapat meringankan pada sektor pendidikan, bantuan kesehatan bagi keluarga miskin," paparnya.

Selanjutnya Wiranto menyampaikan pesan khusus presiden kepada seluruh kepala daerah yang hadir di Sidorajo. Para kepala daerah itu di antaranya Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan beberapa kepala daerah lainnnya.

Dalam kedudukan para gubernur sebagai kepala daerah, kata Wiranto, dan sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pemerinta daerah provinsi memiliki peran penting dalam mengkooridinasikan seluruh proses pengelolaan pembangunan di daerah.

"Oleh karena itu, meneruskan pesan Bapak Presiden, para Gubernur diminta untuk melakukan koordinasi efektif terhadap pengelolaan pembangunan di daerah yang melibatkan bupati/wali kota. Hal ini dimaksudkan agar terwujud sinergi pengelolaan pembangunan sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan di daearah," katanya menyampaikan pesan Presiden Jokowi.

Dalam perspektif kebijakan desentralisasi, masih kata Wiranto, para kepala pemerintahan daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintah sebagai wewenang daerah, yang diserahkan Presiden selaku kepala negara kepada pimpinan di daerah.

"Di dalam hal ini Presiden, selaku pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang Undang Dasar, akan memegang tanggung jawab akhir dari seluruh kinerja penyelenggaraan pemerintahan."

"Untuk itulah saudara-saudara sekalian, maka pemerintah pusat memberikan penghargaan-penghargaan kepada pimpinan daerah yang telah sukses melaksanakan kinerjanya sesuai arahan-arahan pemerintah pusat," tekannya.

Dia memberi ucapan selamat kepada daerah yang menerima penghargaan dari pemerintah pusat, diantaranya Makassar, Surabaya, Samarinda, Mojokerto, Gorontalo, Bandung, Depok, Banjar, Bontang dan Sukabumi.

"Dan selamat bagi yang tadi telah mendapatkan penghargaan dan apresiasi. Yang belum barangkali dan mudah-mudahan hanya merupakan penghargaan dan apresiasi yang tertunda. Dan tentu pada saat-saat tertentu akan mendapat giliran yang sama dengan yang sudah mendapatkannya," terangnya.

Untuk itu dalam proses penyelenggaraan negara, harus terbangun sinergi penyelenggaraan pemerintahan, atara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Sinergi daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, melalui penyelenggaraan negara yang efektif, akan mendukung seluruh penyelenggaraan program-program nasional dan seluruh program-program yang ada di daerah."

Mantan Ketum DPP Partai Hanura ini menegaskan, Peringatan Hari Otonomi Daerah, harus menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan otonomi di daerah.

"Sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah pada Tahun 2000, capaian kinerja pemerintahan daerah masih bervariasi antar-antar daerah. Ada yang sudah berkinerja tinggi, ada yang sedang dan ada pula yang masih rendah."

"Dan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, harus dilaksakan kerja sama yang solid, melibatkan seluruh komponen di daerah, baik kelompok masyarakat maupun dunia usaha," sambungnya. (mdk/cob)