Kepala IKN: Pembangunan Ibu Kota Baru Melibatkan 200 Ribu Pekerja

Merdeka.com - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur akan melibatkan banyak tenaga kerja. Setidaknya, pemerintah membutuhkan 200 ribu tenaga kerja untuk menyelesaikan pembangunan IKN.

"Ada kekhususan di dalam pelaksanaan. Misalnya, nantinya akan ada beberapa jumlah yang cukup besar untuk pekerja di lapangan. Jadi diperkirakan 2023 itu kami akan menampung 150 hingga 200 ribu pekerja di lapangan," jelas Bambang Bambang usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Jumat (3/6/2022).

Menurut dia, waktu pembangunan IKN terbilang sempit dan ada beberapa target yang harus dicapai. Sehingga, pembangunan IKN membutuhkan banyak tenaga kerja.

"Kenapa sebanyak itu? Karena memang dalam pelaksanaan ini karena waktunya sempit dan kita ada beberapa target tentunya jumlah pekerja dan nanti jumlah material akan cukup banyak," katanya.

Bambang menyampaikan pembangunan IKN akan dimulai pada paruh kedua 2022. Pada tahap ini, akan dilakukan pematangan tanah atau land development, akses logistik, dan jalur menuju infrastruktur yang hendak dibangun.

"Harapan agar nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skala-skala yang memang sudah kita targetkan," ujar Bambang.

Dia memastikan bahwa pemerintah akan tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup dalam membangun IKN. Bambang berharap masyarakat dapat terlibat dalam proyek pembangunan IKN.

"Memudian juga kondisi bagaimana berinteraksi dengan masyarakat kami juga mengharapkan nanti ada pola-pola di mana masyarakat bisa terlibat langsung di dalam pembangunan ini," tutur Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp 466 triliun. Menurut dia, sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.

"Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," jelas Jokowi seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Selain APBN, kata dia, anggaran pembangunan IKN juga akan beradal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai akema yang ada," ujarnya.

Jokowi menekankan pemindahan IKN dilakukan untuk pemerataan ekonomi yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dia berharap pemindahan IKN dapat mengurangu beban yang ada di Pulau Jawa.

"Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu pulau tidak menuju ke Jawa ke Jawa ke Jawa. Sehingga, beban Pulau Jawa, beban Jakarta tidak semakin berat. Jadi, dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan," tuturnya.

Dia menuturkan bahwa pemindahan IKN merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun untuk menyesaikannya. Untuk itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam pemindahan IKN.

"Ini sekali lagi pekerjaan besar, pekerjaan tabg sulit sehingga diperlukan kolaborasi, kerja sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa ini," pungkas dia.

"Agar dukungan yang ada betul betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara," sambung Jokowi.

Reporter: Lizsa Egeham