Kepala SKPD beberkan cara anak buah Gatot minta uang ketok

Merdeka.com - Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumut, Rajali, membeberkan bagaimana cara Sekretaris Dewan Radiman Tarigan, Sekretaris Daerah, Nurdin Lubis, dan Kabiro Keuangan Baharudin Siagian meminta 5 persen dari anggaran belanja langsung kepada satuan kerja kepala daerah (SKPD).

Uang ketok tersebut akan diberikan ke anggota DPRD untuk menyetujui laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun 2012, Persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013 dan Persetujuan APBD Provinsi Sumut TA 2014.

Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi untuk terdakwa Kamaluddin Harahap, mantan wakil ketua DPRD Provinsi Sumut masa jabatan 2009 - 2014 dalam kasus penerimaan suap oleh Gubernur non aktif Sumut, Gatot Pudjo Nugroho.

"Jadi kita disuruh Pak Sekda Nurdin Lubis datang ke Rumah Dinas Gubernur Sumut (Gatot Pujo Nugroho) di situ ada Kepala dinas kesehatan, ada kadis perkebunan, ada kadispora, dinas pertambangan, pangan, nah di situ kita berhadapan tapi satu kadis dengan Sekretaris Dewan Radiman Tarigan, Sekretaris Daerah, Nurdin Lubis, dan Kabiro Keuangan Baharudin Siagian," ucapnya di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/3).

Ketika dipanggil ke ruangan, menurutnya mereka tidak melakukan kegiatan rapat. Namun para kepala dinas diperintahkan untuk membayarkan sejumlah uang untuk berpartisipasi untuk pimpinan.

"Tidak ada rapat. Satu-satu pak, menunggu di ruang Pak Sekda, terus langsung memberi tahu kita harus memberikan 5 persen dari anggaran belanja langsung," jelasnya.

Rajali mengakui kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Dirinya mengaku hanya mengikuti perintah.

"Saya upayakan dan katanya nanti dikasih ke Radiman. Itu pembicaraan sebentar dan lebih banyak menunggu," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, dalam dakwaan Gatot selaku Gubernur Sumatra Utara pada saat itu memberikan uang Rp 1,4 miliar untuk memuluskan pengesahan APBD Sumut. Uang tersebut diberikan Gatot agar Kamaluddin memberikan persetujuan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015.

Uang suap Rp 1,4 miliar menurut Jaksa KPK diterima Kamaluddin beberapa kali. Gatot menyerahkan uang tersebut melalui Bendahara Sekretariat DPRD Sumut Muhammad Alinafiah, Sekrataris DPRD Sumut Randiman Tarigan, atau Kabiro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis. Besaran duit yang diberikan bertahap ini berkisar mulai dari Rp 40 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Selain kepada Kamaluddin, Gatot juga memberikan duit suap atau yang dikenal dengan istilah 'uang ketok' kepada pimpinan DPRD Sumut lainnya yaitu Ajib Shah, Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, dan Sigit Pramono Asri.

'Uang ketok' diberikan dengan tujuan yang sama, yakni memuluskan persetujuan APBD Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 hingga 2015.

Atas perbuatannya, Kamaluddin Harahap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.