Kepala Suku Papua Desak Pemerintah Bentuk Menteri Adat
Merdeka.com - Kepala Suku Provinsi Papua Lenis Kagoya yang juga Staf Khusus Presiden Joko Widodo meminta pemerintah Indonesia membentuk Menteri Adat. Hal ini menyusul terjadinya kerusuhan di Manokwari, Papua.
"Ke depan nanti kita dorong pemerintah, mudah-mudahan ada Menteri Adat. Itu bagus karena selama ini Menteri Adat tidak pernah ada. Menteri Agama kan sudah ada," katanya di Kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8).
Dia mengungkapkan, banyak permasalahan di Tanah Air yang memerlukan penyelesaian secara adat. Setidaknya, dengan adanya Menteri Adat, masyarakat Papua merasa lebih dihargai.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana partai Papua bantu ekonomi? Adapun sejumlah misi yang akan diemban Partai Kasih, diantaranya, memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, karena maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian, memberantas kemiskinan menuju Indonesia yang sejahtera.'Membuka lapangan pekerjaan bagi yang putus sekolah dan yang tidak bersekolah, memberikan pelatihan dan kursus,' jelasnya.
"Pemerintah kalau memang bisa mendorong adat dihargai. Seperti yang sudah saya sampaikan, Papua butuh dihargai," jelasnya.
Lenis menambahkan, hukum adat sangat dihargai oleh masyarakat Papua. Setiap ada kerusuhan di Papua, hanya kepala suku yang bisa meredam.
"Jadi kalau di sana, kalau perang suku pun harus ada kepala suku. Tidak bisa aparat, mungkin pelan-pelan," ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan kebiasaan, sejatinya masyarakat Papua akan mengikuti arahan dari para kepala suku.
"Biasanya apa yang saya katakan mereka menurut. Kalau saya bilang A mereka akan ikut A. Kepala suku tidak pernah ajak masyarakat perang, tetapi diajarkan berpikir positif. Di sana sebelum (Indonesia) merdeka sudah ada adat, adat lebih dulu, baru agama, baru pemerintah," tutupnya.
Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).
Baca SelengkapnyaMRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca SelengkapnyaMenurut Ma'ruf Amin, dalam skala yang lebih kecil, setiap pulau di Indonesia memiliki keragaman masing-masing dalam wilayah, salah satunya Papua.
Baca SelengkapnyaTagar All Eyes On Papua viral sebagai bentuk protes penolakan pembangunan perkebunan sawit di Boven Digoel.
Baca SelengkapnyaAHY menyatakan pemerintah tidak akan menutup mata terhadap Papua.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Baca SelengkapnyaKetua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi sangat mencintai rakyat Papua, buktinya dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaPlt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaDalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca Selengkapnya