Kepolisian jadi Instansi Terbanyak Diadukan ke Ombudsman soal Penundaan Kasus
Merdeka.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala merilis catatan akhir tahun terkait politik hukum HAM, dan pertahanan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dia merinci, dari data laporan masyarakat diterima institusi paling banyak dilaporkan adalah adalah Kepolisian.
"Bahwa masyarakat yang melaporkan Instansi Kepolisian pada Ombudsman RI," kata Adrianus dalam jumpa persnya melalui siaran daring, Kamis (28/1).
Adrianus menyebutkan, dari laporan terkait aduan soal institusi Kepolisian, Ombudsman telah menyelesaikan dan menutup sebanyak 3.824 laporan, sedangkan sebanyak 1.534 laporan masih dalam proses penyelesaian.
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
-
Kenapa media sosial sering digunakan untuk mengadukan masalah dengan polisi? Media sosial kerap menjadi sarana masyarakat menyuarakan kegelisahan Termasuk jika berhubungan dengan kepolisian yang tak kunjung bergerak mengusut laporan
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Apa yang dibahas dalam diskusi antara polisi dan admin medsos di Pekanbaru? Dalam diskusi tersebut, atmosfer yang cair terlihat, dan admin media sosial memberikan respon positif terhadap inisiatif polisi. Jarwo, seorang perwakilan admin, menyambut baik langkah Kasat Reskrim dalam merangkul mereka. 'Kami mengapresiasi peran admin media sosial dalam melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, tetapi juga mengingatkan akan kebutuhan verifikasi lebih lanjut untuk menangkal berita hoax,' kata Bery Rabu (17/1).
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Bagaimana DPR meminta polisi usut kasus? Sahroni meminta polisi menjawab pertanyaan publik dengan hasil penyelidikan yang objektif.
"Tahun 2020 ini, sebanyak 699 laporan masyarakat soal kepolisian dan paling banyak dilaporkan adalah tentang dugaan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan," ungkap Adrianus.
Selain itu, Adrianus melanjutkan, pokok permasalahan yang mendominasi aduan masyarakat pada institusi Kepolisian juga terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan.
"Laporan atau aduan diterima seperti penetapan tersangka, DPO, visum, serta labkrim," beber Adrianus.
Setelah Kepolisian, institusi pengadilan menempati urutan kedua yang diketahui paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman. Total dalam kurun lima tahun terakhir, 1.039 laporan diselesaikan dan ditutup, sedangkan 751 laporan masih dalam proses penyelesaian.
Adrianus menambahkan, selain dua institusi di atas, ada empat institusi lain yang masuk dalam kategori laporan bidang penegakan hukum di Indonesia.
Diketahui, urutan ketiga yang mencatat aduan masyarakat tertinggi adalah Kejaksaan dengan total dalam lima tahun terakhir sebanyak 532 laporan. Disusul pada urutan keempat adalah instansi Lembaga pemasyarakatan dengan total 261 laporan.
"Institusi TNI menduduki urutan kelima dengan total laporan kepada Ombudsman selama lima tahun terakhir sebanyak 62 laporan, dan terakhir adalah institusi pertahanan dengan total 29 laporan," Adrianus menandasi.
Reporter: Muhammad RadityoSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komnas HAM menjelaskan 278 orang melaporkan institusi Polri
Baca SelengkapnyaHal ini dipaparkan oleh Ketua Umum Komnas Ham, Atnike Nova Sigiro dalam acara Peluncuran laporan tahunan Komnas HAM Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDari total sebanyak 2.753 aduan yang diterima oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2023, 771 aduan diantaranya adalah kepada Polri
Baca SelengkapnyaPembina media investigasi hukum online, Iptu Benny Surbakti jelaskan soal laporan polisi yang tidak tuntas.
Baca SelengkapnyaPelanggaran mulai dari pelanggaran tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan non-Pemilu.
Baca SelengkapnyaNawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaUntuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.
Baca SelengkapnyaAdapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaPelanggaran penyelenggara Pemilu itu terjadi saat non tahanan masa Pemilu dan Pilkada.
Baca SelengkapnyaHal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.
Baca SelengkapnyaAndre menekankan apabila BPKN tidak mampu menyelesaikan masalah, segera melapor ke Komisi VI agar dibantu
Baca Selengkapnya