Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kepolisian jadi Instansi Terbanyak Diadukan ke Ombudsman soal Penundaan Kasus

Kepolisian jadi Instansi Terbanyak Diadukan ke Ombudsman soal Penundaan Kasus Ombudsman temukan pelanggaran terkait Idrus marham. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Adrianus Meliala merilis catatan akhir tahun terkait politik hukum HAM, dan pertahanan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dia merinci, dari data laporan masyarakat diterima institusi paling banyak dilaporkan adalah adalah Kepolisian.

"Bahwa masyarakat yang melaporkan Instansi Kepolisian pada Ombudsman RI," kata Adrianus dalam jumpa persnya melalui siaran daring, Kamis (28/1).

Adrianus menyebutkan, dari laporan terkait aduan soal institusi Kepolisian, Ombudsman telah menyelesaikan dan menutup sebanyak 3.824 laporan, sedangkan sebanyak 1.534 laporan masih dalam proses penyelesaian.

Orang lain juga bertanya?

"Tahun 2020 ini, sebanyak 699 laporan masyarakat soal kepolisian dan paling banyak dilaporkan adalah tentang dugaan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan," ungkap Adrianus.

Selain itu, Adrianus melanjutkan, pokok permasalahan yang mendominasi aduan masyarakat pada institusi Kepolisian juga terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan.

"Laporan atau aduan diterima seperti penetapan tersangka, DPO, visum, serta labkrim," beber Adrianus.

Setelah Kepolisian, institusi pengadilan menempati urutan kedua yang diketahui paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman. Total dalam kurun lima tahun terakhir, 1.039 laporan diselesaikan dan ditutup, sedangkan 751 laporan masih dalam proses penyelesaian.

Adrianus menambahkan, selain dua institusi di atas, ada empat institusi lain yang masuk dalam kategori laporan bidang penegakan hukum di Indonesia.

Diketahui, urutan ketiga yang mencatat aduan masyarakat tertinggi adalah Kejaksaan dengan total dalam lima tahun terakhir sebanyak 532 laporan. Disusul pada urutan keempat adalah instansi Lembaga pemasyarakatan dengan total 261 laporan.

"Institusi TNI menduduki urutan kelima dengan total laporan kepada Ombudsman selama lima tahun terakhir sebanyak 62 laporan, dan terakhir adalah institusi pertahanan dengan total 29 laporan," Adrianus menandasi.

Reporter: Muhammad RadityoSumber : Liputan6.com

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Kepolisian Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM, Ini Data Lengkapnya
VIDEO: Kepolisian Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM, Ini Data Lengkapnya

Komnas HAM menjelaskan 278 orang melaporkan institusi Polri

Baca Selengkapnya
Polri Kembali Jadi Lembaga Paling Banyak Diadu ke Komnas HAM
Polri Kembali Jadi Lembaga Paling Banyak Diadu ke Komnas HAM

Hal ini dipaparkan oleh Ketua Umum Komnas Ham, Atnike Nova Sigiro dalam acara Peluncuran laporan tahunan Komnas HAM Tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Reaksi Polri Soal Tingginya Aduan Pelanggaran ke Komnas HAM: Maju Kena Mundur Kena
Reaksi Polri Soal Tingginya Aduan Pelanggaran ke Komnas HAM: Maju Kena Mundur Kena

Dari total sebanyak 2.753 aduan yang diterima oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2023, 771 aduan diantaranya adalah kepada Polri

Baca Selengkapnya
Laporan di Polisi Tidak Tuntas, Begini Penjelasan dari Iptu Benny Terang Benderang
Laporan di Polisi Tidak Tuntas, Begini Penjelasan dari Iptu Benny Terang Benderang

Pembina media investigasi hukum online, Iptu Benny Surbakti jelaskan soal laporan polisi yang tidak tuntas.

Baca Selengkapnya
DKPP Terima 322 Aduan Sepanjang 2023: Ada Kasus Asusila hingga Perselingkuhan Antar Penyelenggara Pemilu
DKPP Terima 322 Aduan Sepanjang 2023: Ada Kasus Asusila hingga Perselingkuhan Antar Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran mulai dari pelanggaran tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan non-Pemilu.

Baca Selengkapnya
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023

Nawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya
KY Terbitkan Seribu Lebih Surat Tembusan Terkait Pelanggaran Etik Hakim
KY Terbitkan Seribu Lebih Surat Tembusan Terkait Pelanggaran Etik Hakim

Untuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Terima Kasih, Kami Terima Ribuan Aspirasi Rakyat
Puan Maharani: Terima Kasih, Kami Terima Ribuan Aspirasi Rakyat

Puan menyebut aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya
DKPP Dibanjiri Aduan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu, Ada Terlibat Asusila hingga Terjerat Pinjol
DKPP Dibanjiri Aduan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu, Ada Terlibat Asusila hingga Terjerat Pinjol

Pelanggaran penyelenggara Pemilu itu terjadi saat non tahanan masa Pemilu dan Pilkada.

Baca Selengkapnya
Kepedulian Masyarakat terhadap Proses Pemilu Tinggi, Aduan ke DKPP Meningkat
Kepedulian Masyarakat terhadap Proses Pemilu Tinggi, Aduan ke DKPP Meningkat

Hal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Meledak Emosi Andre Rosiade di Rapat Kerja DPR
VIDEO: Meledak Emosi Andre Rosiade di Rapat Kerja DPR "Leher Konglomerat Bisa Kita Patahin!"

Andre menekankan apabila BPKN tidak mampu menyelesaikan masalah, segera melapor ke Komisi VI agar dibantu

Baca Selengkapnya