Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kerasnya Menhan tak mau kompromi soal palu arit

Kerasnya Menhan tak mau kompromi soal palu arit Menhan Ryamizard Ryacudu. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan siapapun yang telah mengancam negara, berarti melanggar hukum dan harus dikenakan sanksi hingga dilakukan penangkapan. Hal ini terkait diamankannya penjual kaos band 'Kreator' bergambar palu arit di Blok M Square, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/5) kemarin.

Sejarawan Universitas Indonesia (UI), Anhar Gonggong, setuju terhadap pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tersebut. Bahkan, Anhar menilai sebetulnya pemerintah terlambat mengambil langkah tegas terkait bentuk apapun yang melanggar keamanan negara.

"Menhan sebagai tentara tentu saja dia anti PKI, makanya pelarangan itu pasti dilakukan dan benar. Namun sebenarnya kesalahannya total yaitu pemerintah dalam arti kata reformasi," kata Anhar saat dihubungi merdeka.com, Jumat (13/5) malam.

Orang lain juga bertanya?

Anhar mengatakan, sejak zaman orde baru atau pemerintahan Presiden Soeharto tumbang, masyarakat merasa terbuka dengan apa yang hendak dilakukannya. Bahkan, saat Presiden Abdurrahman Wahid hendak mengusulkan mempercepat pelarangan bagi apapun yang mengancam negara seolah tak digubris.

"Bahkan dulu Gus Dur meminta mengusulkan mempercepat pelarangan PKI, tapi ya gitu. Dan memang saya katakan ketika itu nggak mungkin, karena yang bisa cabut itu PKI sendiri. Sehingga Gus Dur bukan fungsinya. Dan sekarang zaman reformasi lebih terbuka, artinya ada aturan melarang. Nah Menhan sudah benar, pemerintah harus lebih tegas dalam hal ini," kata Anhar.

Oleh sebab itu, lanjut Anhar, dalam waktu dekat ini, pemerintah harus ada ketetapan melarang. Apalagi atribut itu ditemukan bukan hanya di satu atau dua tempat, namun lokasi lainnya yang mudah dijangkau masyarakat segala kalangan.

"Tapi dalam tindakan nyata banyak yang terjadi. Bahkan bisa saja mungkin ada anggota siapa tahu punya. Karena apa? Karena tidak ada yang tegas. Kalau mau tegas buka sekalian, artinya kembalikan sejarah jelas di mana katakan PKI dan segala hal nya tidak boleh, jadi kalau melakukan sesuatu tentang itu harus ditangkap," ujarnya.

Anhar mendukung penuh pernyataan Menhan Ryamizard tersebut. Dan berharap pernyataan itu diikuti peraturan yang memang benar-benar tegas menindak bagi pelaku yang mengancam kedaulatan negara.

"Saya setuju tindakan Menhan, namun tak sekadar setuju. Kalau dilarang sepihak tapi yang lain tetap melakukan dalam arti masih boleh melakukan segala yang berbau PKI gimana? Jadi pemerintah harus bertindak tegas, buka sekalian atau tutup sekalian tentang PKI," tandasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Ganas Luhut Keras Tegur Kasad Maruli Operasi di Papua Pakai Rompi Antipeluru
VIDEO: Ganas Luhut Keras Tegur Kasad Maruli Operasi di Papua Pakai Rompi Antipeluru

Luhut menegur keras menantunya sekaligus Kasad TNI Jenderal Maruli Simanjuntak terkait penggunaan rompi antipeluru.

Baca Selengkapnya
Pesan untuk Prajurit TNI di Tahun Politik: Jarimu Harimaumu
Pesan untuk Prajurit TNI di Tahun Politik: Jarimu Harimaumu

Prajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Di HUT PDIP, Megawati Teriaki TNI dan Polisi Netral: Awas Ya Kalau Tidak!
VIDEO: Di HUT PDIP, Megawati Teriaki TNI dan Polisi Netral: Awas Ya Kalau Tidak!

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya, kembali menyentil TNI dan Polri.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Minta Maaf Atas Pernyataannya soal Piting 'Karena Saya Orang Deso'
Panglima TNI Minta Maaf Atas Pernyataannya soal Piting 'Karena Saya Orang Deso'

Panglima Laksamana TNI Yudo Margono memberikan instruksi piting untuk prajuritnya. Hal itu disalahartikan oleh masyarakat hingga ia meminta maaf.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral

Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Bicara Kepala Basarnas Tersangka: Sesuai Prosedur dan Libatkan POM TNI
Ketua KPK Firli Bicara Kepala Basarnas Tersangka: Sesuai Prosedur dan Libatkan POM TNI

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kasad TNI Maruli Tanggapi Mahfud Soal Aparat Backing Tambang: Kita Takut Sekarang
VIDEO: Kasad TNI Maruli Tanggapi Mahfud Soal Aparat Backing Tambang: Kita Takut Sekarang

Maruli menyebut TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye

Baca Selengkapnya
TNI Buat 11 Larangan di Pemilu 2024, Cak Imin: Jangan Cuma Petinggi, Tapi Seluruh Prajurit
TNI Buat 11 Larangan di Pemilu 2024, Cak Imin: Jangan Cuma Petinggi, Tapi Seluruh Prajurit

Cak Imin mendukung komitmen TNI netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka

DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka

Baca Selengkapnya
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu

Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya