Keraton Solo Kembali Memanas, Raja PB XIII Tertibkan Belasan Kerabat

Merdeka.com - Setelah hampir 2 tahun berlalu, konflik keluarga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali muncul. Raja Pakoe Boewono (PB) XIII kembali melakukan penertiban terhadap belasan kerabat yang menggunakan/menduduki/memanfaatkan bangunan tanpa izin. Surat peringatan tersebut utamanya ditujukan kepada kerabat yang selama ini tergabung dalam Lembaga Dewan Adat.

Dalam surat yang ditandatangani Raja Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono (PB) XIII, Senin (26/8) tersebut, raja meminta 14 kerabat mengosongkan tanah dan bangunan yang telah diduduki/dipakai/dimanfaatkan tanpa izin, mulai Senin (2/9) pukul 10.00 WIB. 14 kerabat tersebut termasuk putri Raja GRAy Timoer Rumbai Kusuma Dewayani.

Selain Rumbai, ikut terusir dari keraton adalah adik kandung raja GRM Suryo Bandono/GPH Puger. Kemudian kerabat lainnya, GRAy Koes Moertiyah, KP Eddy Wirabhumi, GRAy Koes Supiyah, GRAy Koes Handariyah, GRAy Koes Isbandiyah, GRAy Koes Indriyah, BRM Adityo Soeryo Herbanu, BRM Sardiatmo Brotodiningrat, BRM Djoko Marsaid, RM Djoko Budi Suharnowo dan KRMH Bambang Sutedjo.

Berikut bunyi surat tersebut "Bahwa agar penertiban terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang menduduki/memakai/memanfaatkan tanah dan bangunan tanpa izin Sinuhun di kawasan cagar budaya Keraton dapat berjalan dengan aman dan tertib, demi tegaknya hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, maka kami mengimbau dan memerintahkan bapak/ibu/saudara/saudari (nama tercantum) untuk paling lambat pada Senin (2/9/2019) pukul 10.00 WIB agar mengosongkan tanah dan bangunan yang telah diduduki/dipakai/dimanfaatkan tanpa izin dari kami selama ini."

Sejumlah kerabat yang tercantum dalam surat perintah itu merasa terusir dari keraton. Terutama mereka yang selama ini tergabung dalam Lembaga Dewan Adat. Berbeda dengan GPH Puger, yang sejak pengusiran pertama tahun 2017 lalu sudah tidak beraktivitas di keraton.

"Sejak 2017 saya sudah tidak beraktivitas di keraton dan itu bisa dicek. Lagi pula saya bukan anggota ormas atau badan hukum apapun yang dimaksud dalam surat peringatan tersebut," ujar GPH Puger kepada merdeka.com, Rabu (4/9).

Dia menganggap andaikata surat tersebut ditujukan kepada kerabat lainnya, maka ia menganggap kebijakan tersebut sebagai pengabaian terhadap keputusan pemerintah.

"Pak Wiranto selaku Menkopolhukam kan sudah menyatakan bahwa konflik keraton selesai. Katanya sudah rukun, ini kok muncul masalah lagi. Ini jelas tidak menghormati keputusan pemerintah," tandasnya.

Gusti Puger menyatakan, hingga kini dia belum pernah diajak untuk berkomunikasi dengan raja. Ia berharap tidak hanya dia, namun semua kerabat dekat diajak berdiskusi menyelesaikan permasalahan di keraton peninggalan dinasti Mataram itu. Karena bagaimanapun ia dan kerabat lainnya mempunyai pengetahuan di bidangnya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan di keraton.

"Bagaimanapun saya ini juga punya hak atas dinasti Mataram. Kalau mau rukun seharusnya bicara secara baik-baik dengan cara kekeluargaan, bukan dengan surat peringatan," tandasnya.