Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kerja sama lisensi peneliti lingkup Kementan catat royalti senilai Rp 14,7 M

Kerja sama lisensi peneliti lingkup Kementan catat royalti senilai Rp 14,7 M Kementan. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Pertanian telah melakukan kerja sama alih teknologi secara komersial (lisensi) dengan para pelaku usaha/industri guna mempercepat pemanfaatan invensi yang telah dihasilkan oleh para peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan. Sampai dengan tahun 2017, sebanyak 103 invensi Balitbangtan sudah dilisensi oleh 93 mitra swasta dan BUMN. Selama tiga tahun, royalti yang dihasilkan sudah mencapai Rp 14,7 miliar.

"Royalti tersebut diperoleh dari lisensi alat dan mesin pertanian, varietas padi dan jagung, serta pupuk hayati. Kami di Balitbangtan memiliki prinsip bahwa inovasi teknologi yang dihasilkan harus dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat," demikian diungkapkan Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) Retno Sri Hartati saat menghadiri Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Inventor dan Pengelola Kekayaan Intelektual dalam Penyusunan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual di IPB ICC Bogor yang berlangsung yang diselenggarakan pada 7-10 Agustus 2018.

Balitbangtan terus mendorong kerjasama lisensi antara peneliti dengan pihak swasta/BUMN. Upaya ini dilakukan agar teknologi yang dikembangkan oleh para peneliti dapat mengikuti kebutuhan pasar. "Dengan menggiatkan upaya komersialisasi ini, berarti kita juga turut mendorong penyebarluasan teknologi yang sudah dikembangkan oleh para peneliti kita," tuturnya.

Orang lain juga bertanya?

Berdasarkan catatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Asasi Manusia pada tahun ini, Balitbangtan Kementan tercatat sebagai lembaga penelitian penghasil paten granted terbanyak. Hingga Juni tahun ini, Balitbantan melalui BPATP telah mendaftarkan sebanyak 335 paten dan 153 di antaranya paten granted. Selain itu, Balitbangtan juga telah menghasilkan lebih dari 500 varietas didaftarkan, dan 108 varietas unggul tanaman diantaranya yang telah dimohonkan untuk dilindungi. 64 varietas di antaranya telah memiliki sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Kementan juga, menurut Retno, sangat memerhatikan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan HKI merupakan menjadi isu yang sangat penting dan strategis karena sangat berkaitan dengan perdagangan global.

"Sejarah sudah membuktikan bahwa banyak sekali bisnis yang tumbuh dan meraup keuntungan yang sangat besar karena mereka mampu memanfaatkan kekuatan invensinya. Satu perusahaan dapat memiliki puluhan bahkan ratusan paten, sehingga mereka dapat menciptakan produk-produk yang revolusioner dan menjadi perusahaan teknologi terkemuka di dunia," papar Retno.

Sebagian bagian dari upaya mendorong para peneliti untuk mempatenkan temuan mereka, Balitbangtan menyelenggarakan Bimtek tersebut dengan tema "Percepatan Invensi Pertanian Bernilai Kekayaan Intelektual menuju Inovasi". Kegiatan tersebut diikuti oleh 70 pejabat struktural dan inventor dari UK/UPT lingkup Balitbangtan, Kementerian Pertanian serta finalis agriventor 2017.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Didukung Masukan Dampak Ekologi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung Didukung Masukan Dampak Ekologi Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara dalam korupsi tata niaga komoditas timah.

Baca Selengkapnya
BPDPKS Kementan Targetkan 4.000 Penerima Beasiswa di Tahun 2025 Ciptakan SDM Berkompeten
BPDPKS Kementan Targetkan 4.000 Penerima Beasiswa di Tahun 2025 Ciptakan SDM Berkompeten

Staf Divisi Penyaluran Dana BPDPKS, Rangga Rahmananda menyatakan program beasiswa ini telah dilaksanakan sejak 2016.

Baca Selengkapnya
Ini yang Digali Kejagung saat Periksa Robert Bonosusatya Dalam Kasus Korupsi Timah
Ini yang Digali Kejagung saat Periksa Robert Bonosusatya Dalam Kasus Korupsi Timah

Pemeriksaan Robert dianggap berkaitan dengan erat dengan hubungannya dengan kasus timah yang telah membuat rugi negara sebesar Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Harvey Moeis dan Helena Lim Kecipratan Rp420 Miliar Hasil Korupsi Timah
Harvey Moeis dan Helena Lim Kecipratan Rp420 Miliar Hasil Korupsi Timah

Aliran uang itu semula dari mantan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Prov Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bagikan Aset Eks BLBI ke 9 Kementerian dan Lembaga, Nilainya Setara Rp2,7 Triliun
Pemerintah Bagikan Aset Eks BLBI ke 9 Kementerian dan Lembaga, Nilainya Setara Rp2,7 Triliun

Aset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.

Baca Selengkapnya
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca Selengkapnya
Keberanian Kejagung Bongkar Kasus Kakap Diharapkan Bisa Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo
Keberanian Kejagung Bongkar Kasus Kakap Diharapkan Bisa Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo

Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejagung dinilai berhasil membongkar sejumlah kasus kakap.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Ungkap Kementerian ATR/BPN Selamatkan Rp5,71 T dari Kejahatan Pertanahan
Menteri AHY Ungkap Kementerian ATR/BPN Selamatkan Rp5,71 T dari Kejahatan Pertanahan

Kementerian ATR/BPN menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Geledah Kantor Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau di Medan Terkait Korupsi Izin Ekspor CPO, Puluhan Kapal hingga Pesawat Disita
Kejagung Geledah Kantor Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau di Medan Terkait Korupsi Izin Ekspor CPO, Puluhan Kapal hingga Pesawat Disita

Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah 7 kantor di Medan terkait korupsi izin persetujuan ekspor (PE) CPO. Mereka juga memeriksa 17 saksi terkait kasus itu.

Baca Selengkapnya
Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset

Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset

Baca Selengkapnya