Kerumunan Massa Demokrat di Proklamasi Dijaga Polisi & Diingatkan Protokol Kesehatan

Merdeka.com - Sejumlah kader Partai Demokrat berkumpul di kawasan Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Senin (8/3). Mereka yang berkumpul itu diketahui sudah sejak pagi tadi.

Kapolsek Metro Menteng AKBP Iver Manoso membenarkan terkait adanya sejumlah kader Partai Demokrat tersebut. Oleh karena itu, pihaknya menerjunkan 40 personel gabungan dengan Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

"Kurang lebih 40 personel, dari Polsek juga dari teman-teman Lantas Polda Metro untuk kelancaran lalu lintas," kata Iver saat dihubungi merdeka.com, Senin (8/3).

Mereka yang diterjunkan tersebut bertugas untuk memberikan edukasi terhadap para kader Demokrat agar tetap selalu menerapkan protokol kesehatan yang sudah ada.

"(Pengamanan) Bukan pengamanan, kami antisipasi situasi menghindari kerumunan, 5M, gesekan. Inikan ada jalan umum, kita antisipasi kemacetan. Jadi kita lebih kepada antisipasi dan kelancaran arus lalu lintas. Antisipasi keamanan, kan ini tempat publik, jalan raya, banyak warga. Harus lancar aktivitasnya," jelasnya.

Edukasi tentang bahaya Covid-19 dan wajib menggunakan masker yang diberikan itu langsung ia sampaikan melalui mobil komando milik para kader.

"Iya kita sampaikan tadi, satu protokol kesehatan 5M. Kami juga sempat tadi di mobil komando mereka, menyampaikan dengan tegas bahwa semuanya wajib mengikuti protokol kesehatan. Semua sudah paham aturan, jumlah kerumunan, kapasitas sudah paham dan kita tinggal menegakkan dan mengumumkan kembali di depan massa tadi," ungkapnya.

Sebelumnya, kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga akan mendatangi Kemenkum HAM. Tak cuma Kemenkum HAM, mereka juga akan mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menangkal pengesahan KLB kubu Moeldoko.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kedatangan Demokrat ke Kemenkum HAM meminta hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara yang dinilai ilegal dtiolak. Kemenkum HAM diminta menolak mengesahkan hasil KLB ilegal.

"Kami ke Kemenkum HAM untuk meminta Kemenkum HAM menolak pendaftaran KLB ilegal, menolak pengesahan seluruh produk KLB ilegal," ujar Herzaky melalui pesan singkat, Senin (8/3).

Selain itu, Demokrat menyambangi KPU untuk memastikan data di Sipol. Bahwa pemilik suara Partai Demokrat sesuai dengan Sipol KPU dan tidak ada pemilik suara sah di KLB ilegal.

"Menyampaikan ke KPU terkait data-data pemilik suara sah di Partai Demokrat, sesuai dengan SIPOL, dan tidak ada nama pemilik suara sah di KLB abal-abal," ujar Herzaky.

Diketahui, Ketua Umum AHY bersama ketua dewan pimpinan daerah (DPD) dari 34 provinsi akan melaporkan perbuatan melanggar hukum peserta Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua umum Partai Demokrat menggelar rangkaian rapat konsolidasi selama satu hari penuh, Minggu (7/3), bersama dewan pimpinan pusat (DPP), ketua DPD dari 34 provinsi yang sebagian besar datang langsung ke kantor pusat partai, Wisma Proklamasi.

AHY juga menggelar pertemuan dengan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) dari 514 kabupaten dan kota.

Dalam pertemuan itu, para ketua DPD dan DPC menyatakan kesetiaannya terhadap Partai Demokrat pimpinan AHY dan mereka sepakat bahwa kongres luar biasa di Deli Serdang minggu lalu merupakan perbuatan melawan hukum, khususnya terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang jadi dasar hukum partai.

"Ketua DPD dan ketua DPC tidak pernah memberi mandat kepada siapapun untuk hadir dan memberi suara (pada kongres luar biasa di Deli Serdang)," kata AHY ke awak media pada sesi awal pertemuan dengan ketua DPC di Jakarta, Minggu malam.

Menurut AHY, informasi itu penting disebarluaskan dan diketahui oleh publik agar tidak ada kabar bohong yang disebarkan oleh peserta KLB.

Kongres luar biasa yang digerakkan oleh sejumlah anggota serta bekas pengurus Partai Demokrat menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai pimpinan baru partai periode 2021-2025 menggantikan AHY.

Padahal, AHY telah ditetapkan sebagai ketua umum periode 2020-2025 menggantikan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, lewat Kongres Partai Demokrat V tahun lalu.

Dalam kongres luar biasa di Deli Serdang, pimpinan sidang, Jhoni Allen juga menetapkan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.

Marzuki Alie telah dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Partai Demokrat bulan lalu karena pelanggaran kode etik.