Kerumunan Saat Jokowi di NTT Dinilai Tak Bisa Jadi Dalih Membebaskan Rizieq Syihab

Merdeka.com - Kerumunan warga menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Nusa Tenggara Timur, tidak bisa menjadi dalih untuk membebaskan mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab dari proses hukum. Kerumunan di Maumere dan di Petamburan saat Rizieq menikahkan anaknya berbeda.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji mengatakan, bahwa kerumunan massa saat kedatangan Jokowi di Maumere tidak memiliki basis yang elementer adanya peristiwa pidana. Kerumunan terjadi tanpa kesengajaan, masyarakat datang secara spontan tanpa ada undangan.

Oleh karena itu, menurut Indriyanto, wajar polisi menolak laporan masyarakat atas peristiwa kerumunan di Maumere. Menurut Indriyanto, kerumunan warga saat kedatangan Jokowi pun tidak perlu menjadi polemik karena Presiden Jokowi tidak menciptakan stigma pelanggaran hukum.

"Permintaan pembebasan tersebut jelas tidak beralasan karena penahanan RS (Rizieq Syihab) justru ada basis elementer, niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan dalam regulasi, yaitu tindak pidana. Memang ada niat melakukan pelanggaran hukum atas larangan normanya," kata Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Jumat (26/2) dikutip Antara.

Sementara itu, Aktivis sosial politik Ferdinand Hutahaean berpendapat desakan agar polisi membebaskan Rizieq Syihab bila Jokowi tidak dipidana terkait dengan kerumunan di Maumere hanya mengada-ada. Pendukung tidak mengetahui secara utuh mengapa Rizieq ditahan.

"Rizieq Syihab ditahan dengan banyak kasus dan beberapa pasal, termasuk penghasutan dan kebohongan tentang Rumah Sakit UMMI. Jadi, bukan hanya soal menciptakan kerumunan dan keramaian secara sadar," kata Ferdinand.

Ferdinand yakin kuasa hukum Rizieq akan memanfaatkan isu kerumunan di NTT saat pembelaan di persidangan nanti.

"Saya yakin hal itu tak akan berguna dan tidak akan memengaruhi penilaian hakim dalam menjatuhkan vonis," ujarnya.

Penjelasan Istana

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian menilai, kerumunan tersebut tidak dapat dihindari. Walaupun demikian, kondisi tersebut menjadi pelajaran untuk mengelola pengamanan standar protokol kesehatan khususnya untuk Jokowi.

"Itu kan memang sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Mereka sudah lama menanti presiden, ya animonya luar biasa. Jadi ya hal yang tidak terhindarkan," katanya saat dihubungi, Rabu (24/2).

Dia menilai kejadian tersebut bukan kesalahan dari Jokowi. Donny justru menilai, seharusnya pihak pemerintah daerah dapat memberikan pengawalan yang ketat.

"Ya, ini kan bukan presiden yang melanggar. Ini ada elemen pemerintah daerah, elemen pengawalan presiden. Ini sesuatu yang berbeda," ungkapnya.

"Jadi presiden kan simbol negara yang pasti akan mengundang banyak massa, tidak menejemen pengawalan dan pengaturan kerumunan saja sebenarnya. Tapi ini bisa jadi bahan evaluasi," tambahnya.

Donny menjelaskan kejadian tersebut harus dievaluasi. Sehingga antisipasi dalam protokol kesehatan bisa diperbaiki.

"Betul, enggak mungkin lah Presiden kemudian datang sepi-sepi saja. Ini sudah bisa diprediksi tapi tidak seperti yang dibayangkan kerumunannya. Menejemen antisipasi dan mitigasinya harus diperbaiki," tutupnya.

Sebelumnya diketahui Beredar di media sosial video mobil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikerumuni banyak orang. Dalam video yang berdurasi 30 detik terlihat Jokowi muncul dari atap mobil untuk menyapa masyarakat. Mereka pun terlihat antusias.

Dengan menggunakan masker hitam, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyapa warga. Sesekali dia melambaikan tangan dan melemparkan kaos kepada masyarakat.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan video tersebut. Menurut dia, video itu terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur, Selasa (23/2).

"Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete," kata Bey saat dikonfirmasi, Selasa (23/2). (mdk/gil)