Kerusakan Hutan jadi Penyebab Banjir Bandang di Garut Selatan

Merdeka.com - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut yang juga merupakan Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana mengakui bahwa bencana yang terjadi di Garut Selatan, Jawa Barat bukan hanya karena intensitas hujan saja. Hal lainnya yang memicu adalah kondisi hutan yang menjadi daerah resapan air masih rusak dan belum tertangani dengan baik.

Nurdin mengatakan bahwa kerusakan di hulu sungai Cipalebuh atau di kawasan hutan menjadi persoalan pada bencana yang menerjang Garut pada Kamis (22/9) malam. Hal itu pun menjadi pemicu pada bencana serupa di tahun 2020 lalu, saat banjir bandang menerjang Garut Selatan.

"Namun untuk masalah kehutanan ini kewenangannya ada di pemerintah provinsi dan pusat. Kita tidak diperkenankan untuk melakukan perbaikan hutan. Opsi rehabilitasi lahan tidak bisa masuk (memperbaiki), kalau masuk malah bisa bermasalah karena kewenangannya bukan di kita," kata Nurdin, Jumat (23/9).

Oleh karena itu, diungkapkan Nurdin, banjir dan longsor yang terjadi di wilayah selatan Garut diakuinya bukan hanya karena intensitas hujan yang tinggi saja. "Tapi bisa jadi karena kerusakan lahan di kawasan hutan," ungkapnya.

Ia menyebut bahwa di tahun 2020, pasca kejadian banjir bandang di Garut Selatan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat itu, Doni Monardo sempat melakukan pemantauan udara terkait kondisi hutan.

Dalam pemantauan itu juga, menurutnya, Kepala BNPB sempat mengisyaratkan kekecewaan karena kondisi hutan yang rusak namun kegiatan penanamannya masih kecil. Dan bencana yang terjadi saat ini pun, menurutnya terjadi masih di lokasi yang sama dengan tahun 2020 namun tidak lebih parah.

"Bencana yang terjadi (Kamis 23 September 2022), karena (kegiatan) rehabilitasi (lahan hutan) belum maksimal dan belum berjalan fungsional. Karena (terjadi akibat) rendahnya serapan air di kawasan konservasi, reboisasi yang dilakukan masih kurang. Gerakan (reboisasi) ada tapi belum membuahkan hasil yang representatif," sebutnya.

Pemerintah Kabupaten Garut, menurut Nurdin, sudah meminta bantuan agar dampak dari luapan Sungai Cipalebuh bisa diminimalisasi. Pihaknya mengajukan bantuan untuk penembokan di sekitar sungai agar lebih tinggi sehingga tidak ada loncatan air ke perkampungan warga.

Bila peninggian tembok di sungai Cipalebuh tidak dilakukan dan rehabilitasi lahan hutan yang rusak di hulu sungai tidak dilaksanakan, maka warga masih akan selalu terdampak saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

"Sebetulnya kita memang ada dua pendekatan untuk meminimalisasi, mulai peninggian tembok sungai dan relokasi. Karena perkampungan yang di Cipalebuh itu padat karena ada di kawasan perkotaan dan nempel dengan Sungai Cipalebuh," ucapnya.

Nurdin mengatakan bahwa hingga saat ini, bencana dilaporkan terjadi di tiga kecamatan, mulai Pameungpeuk, Singajaya, dan Cisompet.

"Di Pameungpeuk, hasil laporan terakhir dari Camat ada lima desa yang terdampak. Di Cisompet satu rumah tertimbun longsor dan satu orang meninggal dunia. Di Singajaya, jalan alternatif penghubung ke Kecamatan Cihurip amblas tidak bisa dilewati sama sekali," katanya.