Kesaksian Haris Azhar seharusnya jadi petunjuk bagi BNN dan Polri
Merdeka.com - Ketua Setara Institute Hendardi menyesalkan langkah Polri, TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan Koordinator KontraS Haris Azhar ke Bareskrim Mabes Polri dengan tudingan pelanggaran Undang-undang (UU) ITE. Menurutnya, kesaksian Haris seharusnya dijadikan petunjuk awal membongkar keterlibatan pejabat di tiga institusi penegak hukum tersebut.
"Ditindaklanjuti siapapun termasuk Haris enggak bisa klaim ini kebenaran apa bukan. Dia bisa benar atau salah, tapi itu semacam petunjuk awal untuk perbaikan," ujar Hendardi di Kantor KontraS, Jakarta, Jumat (5/8).
Sebaiknya tiga institusi penegak hukum tidak menggiring opini bahwa yang disampaikan Haris tidak benar. Lantaran kesaksian Haris belum bisa dipastikan kebenarannya, maka BNN, Polri dan TNI seharusnya bersama-sama mencari jawaban untuk mengungkap pernyataan Fredi.
-
Kenapa Firli Bahuri diperiksa di Bareskrim? Firli Bahuri diduga banyak melakukan pelanggaran kode etik KPK.Terbaru, ia diduga terlibat kasus pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Dengan begitu, Firli Bahuri harus melakukan pemeriksaaan di Bareskrim Polri.
-
Apa tuduhan terhadap Helmut Hermawan? Helmut disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
-
Siapa yang Firli Bahuri duga lakukan pemerasan? Firli Bahuri dikabarkan terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Mengapa Fredy Pratama dituduh melakukan pencucian uang? Aset yang dihasilkan dari kejahatan narkotika ini mencapai Rp 10,5 triliun, menggambarkan skala bisnis ilegal yang sangat besar.
-
Kenapa Firli Bahuri diperiksa? Firli akan diperiksa untuk kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK pada Syahrul Yasin Limpo (SYL), semasa menjabat mentan.
-
Siapa saksi dalam praperadilan Firli Bahuri? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
"Saya kira perlu upaya bersama makanya saya lakukan koordinasi dengan instansi terlibat untuk cari penyelesaian konstruktif karena tujuannya penegakan hukum yang lebih baik," tegas dia.
Akademisi dan Sosiolog Robertus Robert berpendapat sama. Dia menilai pelaporan Haris ke Bareskrim adalah tindakan keliru.
"Kalau orang keberatan atas cara dalam medsos ini jangan disalahartikan. Kenapa? Secara publik sudah pasti untuk pekerja HAM tidak ada keyakinan yang lebih besar dari kepercayaan terhadap publik," ucap Robert.
Robert meyakini Haris tidak ditunggangi kepentingan apapun dalam mengungkap testimoni Fredi. Apalagi, sebelum diungkap ke publik informasi tersebut sudah lebih dulu disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jelas enggak ada maksud terselubung. Yang dilakukan Haris adalah melindungi konstitusi," ucap Robert.
Diketahui, kasus ini muncul dan menjadi sorotan publik setelah Haris mengungkap testimoni milik terpidana mati Fredi Budiman berjudul 'Cerita busuk dari seorang Bandit' ke publik melalui media sosial.
Dalam testimoni itu, Fredi menyebut ada keterlibatan sejumlah pejabat negara termasuk petinggi di Institusi Polri, TNI dan BNN menyangkut pengamanan transaksi narkoba dalam segala besar. Selain itu, Haris juga menceritakan jika pejabat BNN pernah Fredi ke China untuk menunjukkan langsung lokasi pabrik narkoba.
Namun, testimoni ini tidak kuat lantaran Haris tidak memiliki bukti yang cukup. Bahkan, sejumlah pihak ragu dengan pernyataan Haris. Dia dituding telah menyebarluaskan informasi yang tidak valid.
Setelah menjadi persoalan panjang, polisi pun mencari titik terang dari pernyataan Haris yang menyebut pengakuan Fredi tertuang dalam nota pembelaan atau pleidoi Fredi di Pengadilan. Polri mengirim tim penyelidik untuk menelusuri isi pleidoi Fredi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat (Jakbar).
Dalam pleidoi setebal 20 lembar itu, Polri tidak menemukan adanya nama-nama pejabat Polri, TNI dan BNN yang terlibat dalam bisnis haram gembong narkoba tersebut. Bahkan, dipastikan Polri pernyataan Haris di media sosial fiktif dan tidak mendasar. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Haris menegaskan balik bahwa asumsi mencari untung dari menjelek-jelekkan nama Luhut adalah pemahanan yang salah.
Baca SelengkapnyaHal itu terungkap ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Shandy Handika membacakan surat tuntutan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Cakung.
Baca SelengkapnyaTerdakwa Haris Azhar berdebat sengit dengan jaksa dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (21/8).
Baca SelengkapnyaMajelis hakim menilai Haris dan Fatia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencemaran nama baik Luhut.
Baca SelengkapnyaHasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.
Baca SelengkapnyaDengan tidak adanya bukti yang kuat dalam kasus pemerasaan ini, seharusnya kasus Firli dihentikan.
Baca SelengkapnyaAtas dasar itulah, jadi salah satu argumen pihak Firli yang menganggap penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya tidak sah karena dilakukan bertentangan KUHAP.
Baca SelengkapnyaPermohonan ini disampaikan Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Putu Putera Sadana dalam sidang lanjutan praperadilan pemohon Firli Bahuri di PN Jaksel.
Baca SelengkapnyaTerdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjalani pemeriksaan dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca SelengkapnyaPara pelapor menduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Anwar Usman saat menggelar konferensi pers pada 8 November 2023 lalu, pascaputusan MKMK.
Baca SelengkapnyaHal ini karena justru sebagai pimpinan lembaga antirasuah malah bekerjasama dengan tersangka.
Baca Selengkapnya