Kesenjangan Pendidikan Antara Murid Kaya dan Miskin Semakin Besar Selama Pandemi
Merdeka.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan pandemi Covid-19 menimbulkan disparitas atau kesenjangan besar dalam dunia pendidikan. Paling menonjol, kesenjangan terjadi antara murid dari keluarga kaya dan murid keluarga menengah, miskin.
Selama pandemi, imbuh Retno, pembelajaran dilakukan secara daring. Sementara tidak semua murid memiliki akses atau fasilitas belajar secara daring.
"Muncul disparitas digital yang sangat lebar antara anak dari keluarga kaya dan keluarga menengah ke bawah apalagi miskin. Ada korelasi kondisi ekonomi yang mempengaruhi PJJ (pembelajaran jarak jauh)," ujar Retno, Sabtu (23/1).
-
Bagaimana kualitas pendidikan yang tidak merata berdampak pada literasi? Kualitas pengajaran di sekolah-sekolah yang terpencil atau kurang berkembang sering kali tidak sebaik di kota-kota besar, sehingga siswa di wilayah tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang optimal.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Kenapa kesenjangan terjadi di masyarakat? Kesenjangan dalam masyarakat bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
-
Bagaimana siswi terdampak penyakit? Mereka melaporkan penyakit ini telah melumpuhkan kaki mereka, sehingga sebagian besar dari mereka tidak mampu berjalan.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
Kendati pemerintah telah menyokong pendidikan dengan cara memberikan subsidi kuota bagi pelajar dan murid, upaya itu dinilai tidak tepat.
Retno mengatakan, masih banyak murid yang tinggal di mana sulit mendapat sinyal internet, blank spot. Kemudian, tidak sedikit murid dan guru memiliki perangkat yang tidak memadai untuk menunjang pembelajaran secara jarak jauh.
"Misalnya gawai mereka jadul, tidak bisa untuk mendownload apps zoom meeting atau google meeting," imbuhnya.
Terparah, kata Retno, masih ada guru atau murid tidak memiliki akses sama sekali sebagai penunjang PJJ. Mereka tinggal di wilayah tanpa ada sinyal, dan tidak memiliki gawai.
Untuk itu, menurut Retno pemerintah harusnya memetakan setiap masalah dan kebutuhan murid di setiap wilayah. Sehingga subsidi kuota yang telah diberikan kepada tepat sasaran.
"Harus dipikirkan. Harus ada pemetaan kebutuhan yang enggak bisa dapat bantuan kuota ada bantuan lain sebagai ganti kuota, belikan alat daring," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya.
Baca SelengkapnyaThomas mengakui, fenomena penurunan kelas menengah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDia menilai, saat ini, inflasi pangan masih terlampau tinggi yang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.
Baca SelengkapnyaMensos Risma ditanya Komisi VIII DPR cara menangani fenomena masyarakat kelas menengah yang rentan mengalami turun kelas
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menyinggung ekosistem pendidikan dan sumber daya manusia (unggul) pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024.
Baca SelengkapnyaDalam hal pajak, mereka membayar dengan presentase kekayaan lebih sedikit dibandingkan rata-rata pekerja.
Baca SelengkapnyaBeberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaBesaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI sebesar Rp250 ribu, SMP/MTs Rp300 ribu dan SMA/MA sebesar Rp420 ribu.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek: Anggaran Tahun Depan untuk KIP Kuliah Rp14,69 Triliun
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk kelas menengah tersebut menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.
Baca SelengkapnyaSementara untuk kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.
Baca Selengkapnya"Saya bandingkan dengan SMK yang ada di kota memang gap-nya sarana prasarana memang sangat jauh berbeda."
Baca Selengkapnya