Kesulitan rekrut SDM, 4 PTS di Jateng dinonaktifkan

Merdeka.com - Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) VI Wilayah Jateng, DYP Sugiharto menyatakan sebanyak empat Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jateng yang telah dinonaktifkan oleh Kemenristekdikti yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Alasan dinonaktifkan keempat PTS tersebut sendiri hingga kini masih dikaji oleh pihaknya.

"Kita menerjunkan timnya untuk mencari data tentang dua Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jateng yang dinonaktifkan oleh Kemenristek Dikti. Ada empat PTS yang dinonaktifkan, namun memang hanya dua yang di kroscek tim," ujar Sugiharto kepada wartawan, Rabu (7/10).

Empat PTS yang telah dinonaktifkan oleh Kemenristekdikti adalah Politeknik Surakarta, Politeknik Jawa Dwipa, AMIK PGRI Kebumen, dan STIE Muhammadiyah. Dua PTS di antaranya lebih dahulu memang sudah tutup secara resmi dan ada di data Kopertis VI.

"Namun dua terakhir (AMIK PGRI Kebumen, dan STIE Muhammadiyah) belum ada, saya juga baru tahu penutupannya dari situs Kemenristek Dikti, oleh karena itu kami kirim tim untuk mencocokan data,” jelasnya.

Satu tim ia kirim untuk mengkonfirmasi ke pihak PTS, dan satu tim untuk mengkonfirmasi ke pihak Kemenristek Dikti, hal itu juga dilakukan karena dia juga belum mengetahui faktor apa yang membuat dua PTS yang sepengetahuannya masih aktif itu dinon aktifkan.

"Kan ada dua belas faktor itu untuk menonaktifkan PTS, nah itu kami cek ke Kemenristek Dikti, dugaan saya karena sepertinya di dua PTS itu masih ada dosen lulusan S1, tapi karena juga dugaan kami kirim pula tim untuk mengecek ke lapangan langsung," tuturnya.

Menurut Pakar Pendidikan, Muhdi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang rasio dosen dan mahasiswa sudah dikeluarkan sejak lama.

"Namun ternyata masih ada yang tidak memperhatikan hal tersebut sehingga ada yang dinonaktifkan. Memang, alasan penonaktifan tidak hanya itu, ada juga karena pemalsuan ijazah," kata Muhdi.

Seperti diketahui, di Jawa Tengah sendiri terdapat empat PTS yang dinonaktifkan oleh Kemenristekdikti. Dia selaku rektor Universitas PGRI Semarang (Upgris), ikut menyesal dengan dinonaktifkannya empat PTS di Jateng tersebut.

Menurut Muhdi, permasalahan yang dihadapi oleh PTS yaitu lokasi yang berada di Kabupaten. Menurutnya, pencarian SDM guna memenuhi standar rasio dosen dan mahasiswa di Kabupaten sangatlah sulit.

"Sekalipun ada yang memang berada di wilayah Kabupaten kesulitan cari SDM yang sudah magister (S2). Sekalipun itu ada, dari empat PTS yang dinonaktifkan tersebut semuanya tidak beritikat tidak baik. Tetapi ada karena keterbatasan tersebut. Mencari SDM yang sudah S2 di kabupaten sangatlah sulit," tuturnya.

Selain itu, menurut Muhdi permasalahan kedisiplinan di PTS juga sering didapati. Muhdi mencontohkan, tentang pelaporan di dalam aplikasi Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tidak tertib.

"Banyak kasus dinonaktifkannya PTS karena tidak rutin melakukan pelaporan. Tidak melaporkan di dalam PDPT yang rutin yaitu per 6 bulan maupun persemester memang bisa saja, karena alasan teknis. Meski begitu mereka bisa berkembang karena mungkin kenapa mereka tidak lapor karena tidak memenuhi persyaratan,” jelasnya.

PTS harus berupaya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, perlakuan penonaktifak PTS oleh Kemenristek Dikti harus difungsikan sebagai upaya pembinaan.

"Sehingga nantinya sepanjang PTS tersebut memenuhi kriteria maka akan diaktifkan kembali. Pembinaan dilakukan dengan cara memanggil pihak PTS, setelah itu dibantu mencarikan solusinya, setelah dipenuhi bisa diaktifkan kembali. Meski dinonaktifkan, PTS masih bisa menerima mahasiswa baru. Namun untuk tahun ini, penonaktifan memang dilakukan sesudah penerimaan mahasiswa baru," tuturnya.

Di sisi lain, tambah Muhdi mahasiswa yang telah melakukan studi di PTS yang telah dinonaktifkan merupakan tanggung jawab PTS yang bersangkutan.

"Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak di kalangan mahasiswa," pungkas Muhdi (mdk/cob)