Ketar-ketir Denny Indrayana dibidik polisi

Merdeka.com - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana diincar Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim terkait kasus dugaan korupsi payment gateway atau sistem yang digunakan untuk membantu penerbitan paspor di Direktorat Imigrasi Kemenkum HAM. Dalam kasus tersebut, 12 saksi sudah dimintai keterangan termasuk bekas Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengatakan, kasus tersebut bermula dari temuan Bareskrim pada 24 Februari lalu, terkait adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di Kemenkum HAM dalam pengadaan proyek layanan singkat pembuatan paspor tersebut. Selain temuan Bareskrim, adanya laporan masyarakat pada 10 Februari lalu juga menjadi dasar penyelidikan kasus tersebut.

"Dugaan korupsi ini itu dari payment gateway. Selisih antara nilai yang seharusnya dan nilai tambahan dari pengurusan paspor," ujarnya.

Rikwanto mengatakan saat ini nilai kerugian uang negara dalam kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Akan tetapi, kata Rikwanto, uang negara yang dikeluarkan dalam proyek tersebut sudah mencapai sekitar Rp 32 miliar. "Ini bukan nilai kerugiannya, tapi akumulasi dari pembuatan paspor itu," pungkasnya.

Pada Jumat (6/3), agenda pemeriksaan Denny Indrayana oleh Bareskrim dilakukan. Namun Denny tidak datang.

Namun siang ini, sekitar pukul 14.30 WIB, Denny datang ke kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta.

Mengenai kedatangannya, Denny ingin meminta komitmen Presiden Joko Widodo yang menyatakan 'Setop kriminalisasi KPK dan penggiat anti korupsi' dan mengapa dirinya tetap dipanggil polisi. Meski Mensesneg Pratikno tidak ada di kantornya karena ikut kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Ponorogo, Denny mengaku akan bertemu Seskab Andi Widjajanto.

"Seskab. Pak Pratikno nggak ada sih. Ya tadi sih janjinya kalau ada mas Andi ya mas Andi. Tapi kalau ngga ada ya sama teman-teman stafnya. Ada Refly, Teten mungkin ya," ujar Denny mengenakan batik merah, Jumat (6/3). (mdk/eko)