Ketegasan Pemerintah Daerah Dinilai Jadi Kunci Pencegahan Penyebaran Covid-19
Merdeka.com - Penyebaran Covid-19 dampak libur Lebaran 2021 mulai terlihat di sejumlah daerah. Pemerintah daerah (Pemda) diharapkan melakukan pengawasan ketat dan penerapan protokol ketat terhadap pergerakan masyarakat. Tujuannya guna mencegah penyebaran meluas.
Deputi Kampanye Publik Said Aqil Siroj (SAS), Endang Tirtana mengatakan, pemerintah maupun Satgas Covid-19 harus terus mengingatkan Pemda tentang pentingnya memperkuat kebijakan pembatasan skala mikro di tiap kabupaten maupun kota.
“Trend kenaikan kasus positif setelah libur lebaran mulai terlihat. Untuk itu pemda sebagai ujung tombak pencegahan Covid-19 harus tegas dan tidak kendor dalam menerapkan kebijakan PPKM serta mencegah pergerakan masyarakat,” katanya di Jakarta, Kamis (3/6).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa Tito Karnavian mengingatkan Pemda untuk memonitor inflasi? 'Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional,' ungkapnya.
Selain menyiapkan fasilitas kesehatan dan ruang-ruang isolasi mandiri, dia mengungkapkan, Pemda juga harus mulai mempersiapkan skema untuk pembatasan mikro berbasis desa atau kelurahan. Ini menjadi penting agar kawasan yang sudah berhasil menjadi zona hijau, tak lagi tertular virus asal Wuhan itu.
“Semua zona merah mesti dilakukan penegakan prokes. Perketat kembali kebijakan pergerakan atau perpindahan orang dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Bahkan jika perlu dari satu desa ke desa lain. Memperkecil kemungkinan masyarakat untuk bergerak,” ujarnya.
Endang mengingatkan, sampai saat ini belum ada peniliti maupun negara yang berhasil menemukan obat untuk Covid-19. Sementara vaksinasi yang saat ini dilakukan pemerintah, merupakan upaya untuk mencegah. Namun orang yang telah divaksinasi tetap masih mungkin positif Covid-19.
“Kunci melawan corona adalah disiplin terhadap prokes. Disiplin itu akan terjadi jika ada kesadaran masyarakat. Keterlibatan militer hanya bisa membantu secara temporal, yang utama adalah peran pemerintah daerah secara terus menerus untuk membuat kebijakan yang tepat dan tegas,” terangnya.
Selain itu, dia mengungkapkan, bila kasus Covid-19 tidak dapat terkendali maka ini akan berimplikasi terhadap sektor ekonomi. Sehingga pelanggaran protokol kesehatan hanya akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat sendiri pada akhirnya.
“Kalau kita tidak disiplin dan Covid terus melonjak, maka ekonomi akan terdampak dan kehidupan masyarakat serta usaha akan semakin sulit. Jika ini terus berlangsung akan berdampak kepada pengangguran, kemiskinan dan meningkatnya kriminalitas,” tutup Endang.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.
Baca Selengkapnya42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca SelengkapnyaMasyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.
Baca SelengkapnyaKementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca SelengkapnyaMenko Hadi sangat berharap agar Pilkada kali ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaTogap menegasakn, komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMengingat virus cacar monyet bukanlah penyakit sembarangan.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnya