Keterbukaan informasi bagi masyarakat harus ditingkatkan
Merdeka.com - Komisioner Komisi Informasi Pusat, Henny S. Widyaningsih mengatakan, peran Hubungan Public Relations (PR) di berbagai instansi dan lembaga harus terus ditingkatkan untuk menghadapi era keterbukaan saat ini. Terlebih menyampaikan informasi kepada masyarakat sudah diatur dalam Undang-undang informasi publik Nomor 14 Tahun 2008.
"Seorang Public Relations (PR) harus memiliki kepercayaan dan integritas. Integritas adalah input bagi PR dan outputnya adalah trust," kata Henny dalam pesan elektronik kepada Merdeka.com, Rabu (18/11).
Henny mengatakan, dalam undang-undang tersebut dikatakan setiap warga negara dijamin haknya untuk mengetahui informasi publik. Hak mengetahui informasi tersebut termasuk untuk melindungi hak konsumen.
-
Informasi apa yang disebarluaskan? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok target atau individu.
-
Apa itu Hari Keterbukaan Informasi Nasional? Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional adalah kesempatan untuk mengingatkan semua pihak tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
-
Kapan Hari Keterbukaan Informasi Nasional? Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional adalah kesempatan untuk mengingatkan semua pihak tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
-
Siapa yang terlibat dalam sosialisasi UU IKN? Adapun sosialisasi itu sendiri melibatkan perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemda Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, dan masyarakat adat.
-
Mengapa Hari Keterbukaan Informasi Nasional dirayakan? Tujuannya adalah untuk mendorong Good Governance dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
"Jadi semua orang bebas untuk menanyakan informasi kepada pejabat publik. Sebagai humas kita harus memperjuangkan KIP (Keterbukaan Informasi Publik)," kata Henny.
Namun demikian, Henny mengingatkan, informasi pribadi memang tidak boleh diungkap. Hanya saja untuk pejabat itu boleh dilakukan. Dalam kaitan ini terdapat ayat yang mengharuskan mereka untuk membuka informasi tersebut. Namun bagi pengusaha swasta justru informasi tersebut dilindungi kerahasiaannya.
"Oleh karena itu, sebagai seorang Public Relations (PR) kita harus mengetahui mana informasi yang perlu diumumkan atau dibuka dan mana yang tidak boleh untuk dibuka atau sifatnya tertutup," ujar Henny.
Sementara itu, menurut CEO Allianz, Joachim Wessling, dalam mengomunikasikan produk, praktisi public relations harus mampu melakukan presentasi dan mampu membuat presentasi yang baik. Di Allianz, penyedia jasa asuransi yang berdiri pada 1890, misalnya seorang PR dituntut untuk bisa membangun pengertian antara perusahaan dan publik.
"Ketika suatu perusahaan memiliki isu atau krisis. Kita perlu memahami cara membuat atau meyakinkan janji kita terhadap perusahaan," kata Wessling.
Menurut dia, perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang harus membangun kepercayaan, khusus etik kepada para pelanggan. Kunci keberhasilan Allianz yang memiliki 147.000 karyawan, reputasi sangat penting.
"Pekerjaan media adalah membuat atau menyampaikan berita menarik dan bagus agar mampu meningkatkan kepercayaan para partner potensial. Berbagai keuntungan perusahaan dengan membantu orang lain atau masyarakat sekitar mampu meningkatkan keuntungan kita."
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hari Keterbukaan Informasi Nasional merupakan peringatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akses terhadap informasi.
Baca SelengkapnyaKepala Seksi Layanan Informasi Publik, Muhammad Ayubkhan, melakukan presentasi yang merupakan tahap akhir dari Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta tidak khawatir jika ada hambatan dari badan publik bukan hanya masalah Tapera,
Baca SelengkapnyaKeterbukaan informasi publik memiliki peran signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Baca SelengkapnyaMedia siber memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai sumber akses berita atau informasi yang cepat dan menjangkau masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPRD DKI Alia Laksono menggelar sosialisasi Perda tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca SelengkapnyaMenkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca SelengkapnyaIntegrasi ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dan mengajukan permohonan informasi. Juga, mengintegrasikan informasi dari berbagai Kementerian.
Baca Selengkapnya