Ketika Haji Lulung menyamar di festival musik DWP

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Haji Lulung tegas menolak festival musik Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta.

Politikus PPP itu beralasan karena panitia acara kalau ditanya selalu bilang rugi. Lulung merasa kesal karena penjualan tiket tidak terkontrol sehingga berdampak pada pendapatan pajak.

Merasa tidak percaya pada kegiatan sebelumnya Lulung sempat datang ke lokasi. Pria yang terkenal di Tanah Abang ini bahkan sampai menyamar.

"Saya lihat di lapangan itu, saya pakai peci, nyaru. Itu enggak sama karena saya tanya tiket yang dijual sama yang ada di sana. Wah ini enggak benar, makanya tolak saja," ujarnya di Balai Kota DKI, Rabu (12/12).

Panitia, menurutnya, mendapat keuntungan besar, sementara pajak yang dibayarkan tak sesuai dengan tiket terjual. "Karena kan mereka dapat keuntungan. Masa kita melongo. Ini enak saja, ngeruk duit dari fasilitas yang diberikan pemerintah, enggak fair," tegasnya.

Lulung pun tak ingin di acara itu ada penggunaan narkoba. Menurutnya, acara seperti itu berpotensi terjadi penggunaan barang haram tersebut. Jika ditemukan narkoba, Lulung mengatakan polisi harus bertindak.

"Ya itu kewajiban polisi dong, harus siaga. Jangan siaga banjir saja," tegasnya.

Dari kepolisian Polda Metro Jaya akan mengumpulkan sejumlah nama panitia penyelenggara. Hal ini tidak terlepas dari adanya penolakan dari berbagai pihak. Disinyalir dalam pesta itu kental nuanasa pornografinya.

"Ada beberapa kita siapkan, kita juga minta data panitia berapa sih penonton yang datang, dari Polres dan Polda kita bantu pengamanan," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di kantornya, Selasa (12/12).

"Kita hanya berkaitan dengan keamanan saja," tambahnya.

Seperti diketahui, acara musik itu bakal digelar pada 15 dan 16 Desember 2017 mendatang. Argo mengatakan, pihaknya siap untuk amankan acara tersebut.

Diharapkan, tidak ada pergesekan yang memicu terjadinya keributan.

"Mudah mudahan tidak ada (demo). Sampai saat ini belum dapat informasi itu, yang penting kita mengamankan," tandasnya.

Polisi juga meminta tidak ada Ormas yang melakukan sweeping saat DWP berlangsung. Acara ini akan menghadirkan sejumlah DJ dan menjadi ajang tahunan pecinta electronic dance music alias EDM.

"Akan ada tindakan tegas buat anggota ormas yang melakukan sweeping pada penonton DWP 2017. Jadinya tidak ada sweeping, kalau ada kami akan langsung tindak di tempat," kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu di Polda Metro Jaya, Rabu (13/12).

Sebelumnya, LSM Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz untuk tidak memberikan izin acara DWP. Bang Japar menilai, musik tahunan itu tidak memberikan manfaat yang positif.

"Kami meminta kepada Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya untuk tidak memberikan izin atas event dugem internasional tahunan DWP," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bang Japar Juju Purwantoro, Minggu (10/12).