Ketua DMI Jusuf Kalla: Azan Ajakan Jihad itu Keliru!

Merdeka.com - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), H Jusuf Kalla angkat suara soal video azan dengan lafal ajakan jihad yang viral di media sosial. DMI menolak seruan jihad yang dilakukan sekelompok orang. Azan yang ditambahkan seruan berjihad adalah kekeliruan yang harus diluruskan.

Demikian ditegaskan Jusuf Kalla dalam rapat webinar dengan seluruh pengurus DMI se-Indonesia, dan juga pemuda-remaja masjid, Selasa (1/12) dari Kantor DMI di Jakarta. Dalam rapat tersebut hadir Wakil Ketua Umum DMI, yang juga mantan Wakapolri, H Syafruddin, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, KH Masdar Masudi, Wakil Sekjen MUI, KH Manan Abdul Ghani, Sekjen DMI, Imam Addaruquthni, dan Ketua Umum BKPRMI Said Al Idrus.

"Azan hayya alal jihad itu keliru, harus diluruskan. DMI menyatakan secara resmi menolak hal-hal seperti itu. Masjid jangan dijadikan tempat untuk kegiatan yang menganjurkan pertentangan," ujar Jusuf Kalla melalui keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Selasa (1/12).

Menurut Jusuf Kalla, pengertian jihad jangan dijadikan seruan untuk membunuh, membom, atau saling mematikan. Pembunuhan seperti kejadian di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, merupakan pelanggaran yang harus dihukum oleh negara.

Jusuf Kalla menjelaskan, makna jihad tidak selamanya bermakna negatif. Karena menuntut ilmu atau berdakwa juga bisa diartikan berjihad. Sehingga kalau mau berjihad, dapat dilakukan dalam menuntut ilmu atau berdakwa.

Sementara itu, Wakil Sekjen MUI KH Manan Abdul Ghani mengatakan, jihad bermakna melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, ajakan jihad untuk kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Jihad tidak selamanya terkait dengan perang, namun bisa jihad untuk memerangi kemiskinan. Masdar menjelaskan, mengubah azan dengan ajakan jihad tidak dapat dibenarkan.

Pada kesempatan tersebut, Jusuf Kalla juga mengingatkan agar para pengurus DMI tetap mempertahankan kedisiplinan dalam menghadapi penyebaran Corona Virus. Sebab hingga saat ini, masjid sudah melaksanakan sholat lima waktu berjamaah.

Jusuf Kalla juga meminta pengurus masjid agar tetap menjaga netralitas masjid dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020. "DMI sejak awal sudah memastikan masjid tidak bisa dijadikan tempat kampanye, sesuai dengan prinsip DMI dan undang-undang. Kita harus menjaga masjid, tidak boleh membawa masalah perbedaan pilihan ke masjid," tutup Jusuf Kalla.