Follow
Ketua DPD RI wacanakan kembali pemindahan Ibukota ke Kalimantan
Merdeka.com - Ketua DPD RI, Irman Gusman kembali membuka wacana pemindahan Ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya kondisi Jakarta kini sudah tidak lagi layak untuk pelaksanaan Good Goverment.
Hal tersebut diungkapkan Irman seusai peletakan batu pertama pembangunan gedung DPD RI di Yogyakarta, Kamis (11/6).
"DPD sejak awal punya semangat seperti yang disampaikan Bung Karno tahun 60 an, visioner, melihat kondisi sekarang, Jakarta sudah tidak layak, pusat bisnis dan pemerintahan memang seharusnya dipisah," katanya pada wartawan.
-
Kapan Sukarno ungkapkan gagasan memindahkan ibukota? Wacana ini Sukarno ungkapkan sendiri pada hari peringatan ulang tahun Jakarta ke 437 pada tanggal 22 Juni 1964.
-
Apa saja daerah yang pernah jadi ibu kota Jawa Timur? Ibu Kota Jawa Timur Selain Bojonegoro, daerah lain yang pernah menjadi ibu kota Jawa Timur yakni Sepanjang (Sidoaro), Mojokerto, Kediri, Malang, Blitar, Jombang, Madiun, dan Nganjuk.
-
Bagaimana cara membuat IKN jadi kota yang layak huni? 'Hanya memindahkan kantor, maka tidak ada namanya kota formal-informal, kaya-miskin bercampur. Kota itu semua golongan harus hadir,' jelas Emil seperti dilansir dari Antara, Jumat (15/3).
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Kapan Jokowi akan pindah ke IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah siap untuk berkantor di IKN pada Juli mendatang.
-
Siapa yang memimpin pembangunan kota? Tim arkeolog mengumumkan mereka menemukan kota yang tersembunyi di bawah pasir dengan usia sekitar 3.000 tahun yang berasal dari masa pemerintahan firaun Amenhotep III, dan digunakan oleh Tutankhamun juga Ay.
Selain itu, pemindahan Ibu kota ini ke wilayah Indonesia bagian timur memaksa pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur yang selama ini tertinggal dalam pembangunan.
"Orientasi pembangunan kita ini berpusat di Jawa, padahal Jawa ini hanya sebagian saja, kalau dibandingkan yang lain tentu lebih luas yang lain. Kalau Ibu kota pindah maka percepatan pembangunan di daerah timur bisa terjadi," ungkapnya.
Meski demikian dia mengakui jika perpindahan tersebut tidak akan langsung menimbulkan dampak yang baik. Namun dalam jangka panjang hal tersebut akan membuah hasil yang baik.
"1 tahun nggak terasa, 10 tahun juga belum, 25 tahun kemudian mungkin baru akan bisa kita rasakan dampaknya. Karena itu harus dicicil sejak hari ini," tandasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca Selengkapnya
Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya
Pramono sempat menyindir rencana yang hampir sama pernah disampaikan Ridwan Kamil saat masih menjabat Gubernur Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
Sederet alasan Mahfud MD yang akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Kabupaten Paser juga menjadi bagian penting dari rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Selengkapnya
Jokowi dijadwalkan meresmikan Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebelum pensiun pada 20 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Menko Bidang Infraturktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY mengatakan pembangunan Iku Kota Nusantara akan difokuskan penyelesaian pusat pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan akan tetap rutin mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski sudah purna tugas menjadi Presiden.
Baca Selengkapnya
Menhub berharap Nusantara bisa turut menjadi pintu gerbang pengiriman barang ke wilayah Indonesia Timur.
Baca Selengkapnya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani sudah merapatkan hal ini di Istana Merdeka pada Selasa (12/9) .
Baca Selengkapnya