Ketua DPR duga ada penyimpangan saat sosialisasi tax amnesty

Merdeka.com - Rumor berembus kencang terkait penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak dianggap menekan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ketua DPR Ade Komarudin menduga rumor tersebut muncul akibat adanya penyimpangan saat sosialisasi.

"Saya kira pemerintah harus tegas soal ini. Enggak usah ditakut-takuti. Sekarang ada penyimpangan dari sosialisasinya," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/8).

Ade berharap sosialisasi Tax Amnesty dapat dilakukan dengan benar sehingga masyarakat kelas menengah dan bawah tak merasa ditekan.

"Sekarang ada penyimpangan dari sosialisasinya. Malah orang-orang yang nggak berdaya dicecar untuk lakukan atau bayar Tax Amnesty. Kenapa? Apakah karena ketidakmampuan menghadapi konglomerat yang besar-besar itu?" katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait beredarnya rumor bahwa penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak telah menekan ke masyarakat menengah ke bawah. Presiden menegaskan, Tax Amnesty diberlakukan bukan untuk menekan masyarakat baik yang memiliki usaha besar maupun kecil.

"Inikan hak, bukan kewajiban lho, jadi gimana. Kalau wajib, kamu kamu kamu seluruh masyarakat dan seluruh masyarakat misalnya harus wajib, itu baru ramai. Inikan hak, yang gede pun sama saja kan bisa menggunakan bisa tidak, yang usaha menengah juga bisa menggunakan bisa tidak. Usaha kecil juga bisa menggunakan bisa tidak. Ini kan haknya, ini payung hukum tax amnesty ini diberikan untuk itu jadi bukan wajib. kok ramai banget sih," ujar Presiden Jokowi di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selasa (30/8).

Jokowi menjelaskan, program tax amnesty ini diterapkan untuk para pengusaha Tanah Air yang menyimpan asetnya di luar negeri, sehingga aset tersebut dibawa kembali ke Indonesia. Namun, pengusaha-pengusaha menengah dan kecil juga diberikan kesempatan untuk mengikuti program tax amnesty.

"Tetapi untuk menghilangkan gosip, rumor atau kalau ada yang resah, kalau saya lihat di bawah juga enggak ada apa-apa. Kalau dianggap itu sudah keluar peraturan dirjen yang di situ kurang lebih mengatakan untuk misalnya petani, untuk nelayan, untuk pensiunan, sudah lah enggak perlu menggunakan haknya untuk ikut tax amnesty," ungkap Presiden.

Kepada sejumlah pihak, Presiden mengimbau agar tak membuat rumor terkait tax amnesty. Dia menekankan, masih ada program-program pemerintah yang lebih besar untuk dikerjakan.

"Kalau ada gosip yang kira-kira mengganggu atau viralnya rame-rame, diramein, aduh. Kita ini harusnya konsentrasi ke hal-hal yang besar, kamu kamu nanyakan hal-hal yang menurut saya enggak perlu diramain karena memang itu hak kok. Tapi untuk mengatasi itu ya sudahlah, sudah keluar peraturan dirjen pajak," tutup Mantan Wali Kota Solo ini.