Follow
Ketua DPR dukung rencana pemerintah batasi impor barang konsumsi
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan dukungannya atas upaya pemerintah menjaga transaksi berjalan yang saat ini mengalami defisit hingga 3 persen. Salah satu opsi yang tengah dikaji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah menerapkan pembatasan atas 900 produk impor di sektor konsumsi.
"Pimpinan DPR mendukung rencana pemerintah membatasi produk-produk impor untuk konsumsi," ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (28/9).
Namun, Bamsoet meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendata jenis produk impor konsumsi yang akan dibatasi. Menurutnya, pembatasan tidak boleh mengganggu ataupun mematikan aktivitas produksi industri dalam negeri.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
"Investasi dan produksi di dalam negeri harus terjaga," tegasnya.
Oleh karena itu Bamsoet meminta Kemendag berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia untuk mengkaji dampak pembatasan impor tersebut. Menurutnya, pemerintah sebaiknya meminta pendapat kalangan usaha dalam menyusun jenis barang impor yang akan dibatasi.
"Agar tidak menimbulkan gejolak dalam negeri," tuturnya.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, jika kebijakan pembatasan produk impor itu diterapkan maka pemerintah harus secara ketat mengawasinya. Harapannya, Kemenperin juga bisa menggenjot penggunaan bahan konsumsi dalam negeri.
Menurut Bamsoet, pembatasan impor justru bisa menjadi momentum bagi pemerintah menggenjot industri dalam negeri. "Agar kualitas produksinya meningkat sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Arifin Tasrif menjamin aturan tersebut tidak akan mengganggu arus kas (cashflow) dunia usaha.
Baca Selengkapnya
Pemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Presiden pun mengaku prihatin bahwa Indonesia saat ini masih menjadi pengguna dari sektor perangkat teknologi dan informasi, belum bisa menjadi pemain pasar.
Baca Selengkapnya
Jokowi tetap mewanti-wanti keamanan stok beras dalam negeri, meski inflasi masih cenderung terjaga.
Baca Selengkapnya
Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca Selengkapnya
Said menilai perlu bagi pemerintah agar fokus terhadap program kemandirian pangan
Baca Selengkapnya
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah.
Baca Selengkapnya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca Selengkapnya
Megawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca Selengkapnya
Pengenaan bea masuk hingga 200 persen ini juga telah dirundingkan langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.
Baca Selengkapnya