Ketua DPR harap Kemenag evaluasi daftar nama 200 mubalig
Merdeka.com - Daftar 200 nama mubalig yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag) masih menyisakan polemik. Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin itu melakukan evaluasi atas data mubalig yang telah dirilis.
Menurut Bambang, sebaiknya Kemenag melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, perguruan tinggi Islam dan kalangan pesantren untuk mengevaluasi daftar mubalig itu. "Mengingat peran negara lebih kepada memberikan fasilitas agar kehidupan keagamaan rukun dan damai serta untuk mencegah timbulnya rasa ketidakadilan," ujarnya, Kamis (24/5).
Legislator Golkar yang akrab disapa dengan panggilan Bamsoet itu mengatakan, pemerintah memang sedang berupaya mengikis radikalisme dan penyebarannya. Namun, mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga mengingatkan pemerintah bisa menempuh langkah tepat.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Bamsoet menuturkan, Kemenag sebaiknya menjalin pihak lain dalam menangkal radikalisme. "Mendorong Kemenag membangun kekuatan melalui pembinaan agama dalam meminimalisasi indoktrinasi terhadap paham radikalisme ataupun perbuatan terorisme di masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya Kemenag telah merilis 200 nama mubalig. Dalih Kemenag menerbitkan daftar nama itu adalah sebagai respons atas permintaan berbagai kalangan tentang penceramah agama yang terekomendasi.
Di sisi lain, MUI juga akan membuat sertifikasi bagi para dai. "Untuk memberikan perlindungan, memberikan legitimasi bahwa mubalig ini bagus dan tidak bermasalah," ujar Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.
Baca SelengkapnyaPenambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengaku keputusan DPR RI untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mendesak MKD DPR RI untuk memanggil ulang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet
Baca SelengkapnyaKemenag segera mengkaji usulan sertifikasi juru dakwah (pendakwah) oleh anggota DPR RI.
Baca SelengkapnyaBamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKementerian Khusus Haji diyakini mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi tiap musim haji
Baca SelengkapnyaSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR kembali menggelar rapat membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Baca SelengkapnyaMuhaimin mengaku lupa nama karena terlalu sibuk urus masalah Pansus Haji di DPR.
Baca SelengkapnyaMKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.
Baca SelengkapnyaKemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.
Baca Selengkapnya