Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR harap Kemenag evaluasi daftar nama 200 mubalig

Ketua DPR harap Kemenag evaluasi daftar nama 200 mubalig Bambang Soesatyo lantik Sekjen DPR yang baru. ©2018 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Daftar 200 nama mubalig yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag) masih menyisakan polemik. Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin itu melakukan evaluasi atas data mubalig yang telah dirilis.

Menurut Bambang, sebaiknya Kemenag melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, perguruan tinggi Islam dan kalangan pesantren untuk mengevaluasi daftar mubalig itu. "Mengingat peran negara lebih kepada memberikan fasilitas agar kehidupan keagamaan rukun dan damai serta untuk mencegah timbulnya rasa ketidakadilan," ujarnya, Kamis (24/5).

Legislator Golkar yang akrab disapa dengan panggilan Bamsoet itu mengatakan, pemerintah memang sedang berupaya mengikis radikalisme dan penyebarannya. Namun, mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga mengingatkan pemerintah bisa menempuh langkah tepat.

Orang lain juga bertanya?

Bamsoet menuturkan, Kemenag sebaiknya menjalin pihak lain dalam menangkal radikalisme. "Mendorong Kemenag membangun kekuatan melalui pembinaan agama dalam meminimalisasi indoktrinasi terhadap paham radikalisme ataupun perbuatan terorisme di masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya Kemenag telah merilis 200 nama mubalig. Dalih Kemenag menerbitkan daftar nama itu adalah sebagai respons atas permintaan berbagai kalangan tentang penceramah agama yang terekomendasi.

Di sisi lain, MUI juga akan membuat sertifikasi bagi para dai. "Untuk memberikan perlindungan, memberikan legitimasi bahwa mubalig ini bagus dan tidak bermasalah," ujar Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja

Setelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Tolak Penambahan Komisi di DPR: Urgensinya Apa?
Cak Imin Tolak Penambahan Komisi di DPR: Urgensinya Apa?

Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Begini Respons Menko PMK Muhadjir soal DPR Bentuk Pansus Angket Haji
Begini Respons Menko PMK Muhadjir soal DPR Bentuk Pansus Angket Haji

Muhadjir mengaku keputusan DPR RI untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif

Baca Selengkapnya
MKD Kritik Pedas Bamsoet Tak Hadiri Panggilan: Seorang Luhut dan Mahfud Saja Hadir!
MKD Kritik Pedas Bamsoet Tak Hadiri Panggilan: Seorang Luhut dan Mahfud Saja Hadir!

Habiburokhman mendesak MKD DPR RI untuk memanggil ulang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet

Baca Selengkapnya
Buntut Polemik Gus Miftah, Menag Kaji Serifikasi Juru Dakwah
Buntut Polemik Gus Miftah, Menag Kaji Serifikasi Juru Dakwah

Kemenag segera mengkaji usulan sertifikasi juru dakwah (pendakwah) oleh anggota DPR RI.

Baca Selengkapnya
Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR: Untuk Menyesuaikan Jumlah Kementerian
Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR: Untuk Menyesuaikan Jumlah Kementerian

Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Diminta Bentuk Kementerian Khusus Haji, Mengurai Permasalahan Umat
Prabowo-Gibran Diminta Bentuk Kementerian Khusus Haji, Mengurai Permasalahan Umat

Kementerian Khusus Haji diyakini mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi tiap musim haji

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Baleg DPR Pengambilan Keputusan Revisi UU Kementerian Negara
VIDEO: Rapat Baleg DPR Pengambilan Keputusan Revisi UU Kementerian Negara

Baleg DPR kembali menggelar rapat membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Baca Selengkapnya
VIDEO: Cak Imin 'Jahil' Sentil Wakilnya Menag Yaqut Soal Pansus Haji, Dua Jenderal Bintang 4 Dipuji Manis
VIDEO: Cak Imin 'Jahil' Sentil Wakilnya Menag Yaqut Soal Pansus Haji, Dua Jenderal Bintang 4 Dipuji Manis

Muhaimin mengaku lupa nama karena terlalu sibuk urus masalah Pansus Haji di DPR.

Baca Selengkapnya
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Etik terkait Klaim Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Etik terkait Klaim Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD

MKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.

Baca Selengkapnya
Komisi VIII Ingatkan Dirjen PHU soal Kuota Tambahan Haji: Jangan Sampai Dipanggil KPK dan Kejagung
Komisi VIII Ingatkan Dirjen PHU soal Kuota Tambahan Haji: Jangan Sampai Dipanggil KPK dan Kejagung

Kemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.

Baca Selengkapnya