Ketua DPR: Jangan Lengah Lihat Angka-angka Kasus Covid-19 yang Mulai Landai

Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah tidak lengkah meski angka-angka kasus Covid-19 mulai melandai. Dia meminta kewaspadaan dan upaya-upaya pencegahan Covid-19 tidak surut. Dia mendorong supaya kewaspadaan, pencegahan penularan Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan terus digencarkan.

"Jangan lengah karena melihat angka-angka kasus yang mulai melandai," ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (3/8).

Puan mengatakan, perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai 9 Agustus 2021 harus menjadi kesempatan untuk mengukur efektivitas penanganan pandemi.

"Di masa perpanjangan PPKM ini, pemerintah harus memastikan testing, tracing, isolasi dan juga vaksinasi digencarkan, sembari kita semua tetap harus waspada, dengan selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan," ujarnya.

Ketua DPP PDIP ini juga meminta vaksinasi terus dikawal dan dipercepat hingga target tercapai. Apalagi saat ini belum ada obat yang benar-benar bisa mengobat Covid-19.

Sebab itu, Puan meminta pemerintah menjamin ketersediaan vaksin, mempercepat vaksinasi ke seluruh wilayah Indonesia, serta tidak kendor melakukan pemeriksaan, pelacakan dan perawatan/isolasi terhadap setiap temuan kasus baru Covid-19.

"Yang bisa kita lakukan adalah mencegah penularan, mengurangi keparahan saat terpapar, dan mencegah kematian. Vaksin adalah perlindungan terbaik kita untuk saat ini," ujar Puan.

"Negara harus hadir dengan memastikan ini segera terlaksana sesuai target," sambungnya.

Pemerintah juga perlu menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Puan meminta pemerintah tidak hanya fokus di pulau Jawa dan Bali saja.

"Jangan sampai lonjakan kasus yang pernah terjadi di Jawa dan Bali terjadi di luar Pulau Jawa dan Bali yang fasilitas dan layanan kesehatannya lebih terbatas," kata Puan.

Ia juga meminta pemerintah menjamin hak tenaga kesehatan tidak terlanggar dan benar-benar terpenuhi.

"Mereka adalah pelaksana terdepan penanganan pandemi. Pastikan hak mereka terpenuhi, termasuk pembayaran insentifnya," kata Puan.

Untuk memastikan semua langkah pemerintah menangani pandemi benar-benar efektif, Puan juga mengingatkan lagi soal pentingnya kepercayaan rakyat di tengah situasi sulit ini.

"Jaga kepercayaan rakyat. Pastikan PPKM yang membatasi mobilitas dan kegiatan rakyat diimbangi dengan perlindungan hidup yang adalah hak asasi rakyat. Jangan terjadi lagi kasus-kasus pungli atas hak rakyat," tegas Puan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Terhitung sejak 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021.

"Pemerintah memutuskan melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3-9 Agustus di beberapa kab/kota tertentu, dengan penyesuaian dan mobilitas kondisi masing-masing daerah," ungkap Jokowi dalam konferensi pers, Senin (2/8).