Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR minta aparat hentikan konflik horizontal di Tolikara

Ketua DPR minta aparat hentikan konflik horizontal di Tolikara Konflik Tolikara. ©twitter.com

Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin ‎berharap bentrokan berdarah yang terjadi di Distrik Gika dan Panaga, Kabupaten Tolikara, sejak 9 April lalu‎ bisa segera didamaikan. Sebab jika tidak akan memunculkan masalah baru.

"Tentu kita serahkan itu kepada aparat keamanan, kepolisian untuk bisa segera menuntaskan konflik horizontal. Saya kira supaya tidak mengembang ke mana-mana. Saya percaya kepada aparat kepolisan dan tentara dapat menyelesaikan soal itu," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4).

Politikus Golkar ini mengaku kaget atas munculnya peristiwa konflik sosial tersebut. Saat dia berkunjung, tidak ada sinyal akan muncul bentrokan dan mengakibatkan 32 warga terluka dan satu tewas.

"Saya baru saja pekan lalu ke Papua. Saya tidak mendapatkan tanda-tanda itu," tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya penyebab konflik sosial itu dianggap karena pembagian bantuan dana Respek dinilai tidak adil antar distrik.

"Karena telah berlangsung sejak 9 April hingga kini, akhirnya BPBD Kabupaten Tolikara melaporkan kejadian ini kepada posko BNPB dan meminta bantuan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, di Jayapura, Minggu (24/4).

Menurut Sutopo, satu korban tewas dalam bentrokan itu adalah David Manipo (24). Sedangkan 17 warga luka berat, 15 orang luka ringan, dengan kerugian materi adalah 95 unit rumah terbakar.

"Selain itu juga kerusakan pertanian, penjarahan ternak, dan kehilangan harta benda, yang mana kerugian keseluruhan masih dalam perhitungan BPBD," ujar Sutopo.

Menurut Sutopo, BPBD Tolikara, SKPD, TNI, dan Polri telah berada di lokasi konflik dan melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Namun potensi konflik masih tinggi karena diduga ada dendam di kedua belah pihak. Namun BPBD dan pemerintah daerah telah melakukan penanganan darurat. Sayangnya, APBD Tolikara yang terbatas membuat bantuan tersendat

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Komisi VI Tuntut Tindakan Lebih Beradab Pemerintah Konflik Polisi Vs Warga Rempang
VIDEO: Komisi VI Tuntut Tindakan Lebih Beradab Pemerintah Konflik Polisi Vs Warga Rempang

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Harris Turino menuntut, penyelesaian pemerintah atas konflik di Pulau Rempang

Baca Selengkapnya
Komisioner dan Staf Sekretariat Bawaslu Banyuasin Adu Jotos saat Bahas Dana Hibah
Komisioner dan Staf Sekretariat Bawaslu Banyuasin Adu Jotos saat Bahas Dana Hibah

Perkelahian itu bermula saat komisioner Bawaslu menggelar rapat internal bersama staf sekretariat.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Klaim Warga Rempang Banyak yang Sadar Salah Beli & Tertipu Akhirnya Serahkan Lahan ke Pemerintah
Moeldoko Klaim Warga Rempang Banyak yang Sadar Salah Beli & Tertipu Akhirnya Serahkan Lahan ke Pemerintah

Moeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Komisi X Panas! Anggota DPR Sampai Melotot Minta Nadiem Cs 'Bertaubat', Uang Negara Hilang
VIDEO: Rapat Komisi X Panas! Anggota DPR Sampai Melotot Minta Nadiem Cs 'Bertaubat', Uang Negara Hilang

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5).

Baca Selengkapnya
Bukan Kaleng-Kaleng, Pemkab Paser Kaltim Beri Dana Rp100 Juta buat RT di Tanah Grogot
Bukan Kaleng-Kaleng, Pemkab Paser Kaltim Beri Dana Rp100 Juta buat RT di Tanah Grogot

Duit tersebut berasal dari program Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROPE)

Baca Selengkapnya
Ungkap Ragam Konflik Agraria, Menteri Hadi Tjahjanto: Negara Harus Hadir Menyelesaikan
Ungkap Ragam Konflik Agraria, Menteri Hadi Tjahjanto: Negara Harus Hadir Menyelesaikan

Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.

Baca Selengkapnya
Mendagri Bakal Setop Sementara Bansos sampai Pilkada 2024 Selesai, Edaran Segera Disebar
Mendagri Bakal Setop Sementara Bansos sampai Pilkada 2024 Selesai, Edaran Segera Disebar

Mendagri Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai.

Baca Selengkapnya
Momen Polri dan TNI Bersenjata Lengkap Amankan Pembayaran Denda Adat Rp7,5 Miliar di Papua
Momen Polri dan TNI Bersenjata Lengkap Amankan Pembayaran Denda Adat Rp7,5 Miliar di Papua

Aparat keamanan gabungan TNI-Polri amankan proses pembayaran denda adat di Kabupaten Puncak Jaya.

Baca Selengkapnya
Jenderal TNI Bintang 2 Merapat ke Eks Panglima, Bicara Soal Konflik di Maluku
Jenderal TNI Bintang 2 Merapat ke Eks Panglima, Bicara Soal Konflik di Maluku

Pangdam XV/Pattimura merapat ke eks Panglima bicara tentang kerusuhan di Maluku.

Baca Selengkapnya
Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat
Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat

Dengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
Redam Konflik Papua, Kasad Tak akan Gunakan Pendekatan Tempur
Redam Konflik Papua, Kasad Tak akan Gunakan Pendekatan Tempur

Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Baca Selengkapnya