Ketua DPR minta aparat hentikan konflik horizontal di Tolikara
Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin berharap bentrokan berdarah yang terjadi di Distrik Gika dan Panaga, Kabupaten Tolikara, sejak 9 April lalu bisa segera didamaikan. Sebab jika tidak akan memunculkan masalah baru.
"Tentu kita serahkan itu kepada aparat keamanan, kepolisian untuk bisa segera menuntaskan konflik horizontal. Saya kira supaya tidak mengembang ke mana-mana. Saya percaya kepada aparat kepolisan dan tentara dapat menyelesaikan soal itu," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4).
Politikus Golkar ini mengaku kaget atas munculnya peristiwa konflik sosial tersebut. Saat dia berkunjung, tidak ada sinyal akan muncul bentrokan dan mengakibatkan 32 warga terluka dan satu tewas.
-
Kenapa konflik terjadi? Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.
-
Kenapa diskriminasi sosial terjadi? Dari segi psikologi, seseorang yang melakukan sikap diskriminasi, mungkin dipengaruhi oleh faktor sejarah atau masa lalu. Bisa jadi, orang yang melakukan diskriminasi, pernah mendapatkan perlakuan yang berbeda dan tidak adil oleh orang lain.
-
Kenapa SARA sering jadi penyebab konflik? Konflik horizontal terbentuk antara individu atau kelompok yang memiliki identitas SARA yang berbeda, sedangkan konflik vertikal terbentuk antara kelompok yang memiliki perbedaan status atau kekuasaan.
-
Apa arti dari diskriminasi sosial? Pengertian diskriminasi sosial adalah suatu sikap membedakan secaa sengaja terhadap orang atau golongan yang berhubungan latar belakang tertentu. Selain itu, diskriminasi sosial juga dapat dipahami sebagai praktik memperlakukan seseorang secara berbeda dan tidak adil.
-
Bagaimana cara konflik muncul? Konflik berasal dari bahasa Latin 'configure' yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Saya baru saja pekan lalu ke Papua. Saya tidak mendapatkan tanda-tanda itu," tuturnya.
Seperti diketahui sebelumnya penyebab konflik sosial itu dianggap karena pembagian bantuan dana Respek dinilai tidak adil antar distrik.
"Karena telah berlangsung sejak 9 April hingga kini, akhirnya BPBD Kabupaten Tolikara melaporkan kejadian ini kepada posko BNPB dan meminta bantuan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, di Jayapura, Minggu (24/4).
Menurut Sutopo, satu korban tewas dalam bentrokan itu adalah David Manipo (24). Sedangkan 17 warga luka berat, 15 orang luka ringan, dengan kerugian materi adalah 95 unit rumah terbakar.
"Selain itu juga kerusakan pertanian, penjarahan ternak, dan kehilangan harta benda, yang mana kerugian keseluruhan masih dalam perhitungan BPBD," ujar Sutopo.
Menurut Sutopo, BPBD Tolikara, SKPD, TNI, dan Polri telah berada di lokasi konflik dan melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Namun potensi konflik masih tinggi karena diduga ada dendam di kedua belah pihak. Namun BPBD dan pemerintah daerah telah melakukan penanganan darurat. Sayangnya, APBD Tolikara yang terbatas membuat bantuan tersendat
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Harris Turino menuntut, penyelesaian pemerintah atas konflik di Pulau Rempang
Baca SelengkapnyaPerkelahian itu bermula saat komisioner Bawaslu menggelar rapat internal bersama staf sekretariat.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5).
Baca SelengkapnyaDuit tersebut berasal dari program Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROPE)
Baca SelengkapnyaReforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai.
Baca SelengkapnyaAparat keamanan gabungan TNI-Polri amankan proses pembayaran denda adat di Kabupaten Puncak Jaya.
Baca SelengkapnyaPangdam XV/Pattimura merapat ke eks Panglima bicara tentang kerusuhan di Maluku.
Baca SelengkapnyaDengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaKonflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Selengkapnya