Ketua DPR minta aparat tak beri ampun bagi kapal asing pencuri ikan
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta TNI Angkatan Laut, Direktorat Polair Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) meningkatkan koordinasi dan sinergitas untuk menindak kapal berbendera asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Menurutnya, sinergi antara keempat instansi itu harus ditingkatkan dalam rangka memberantas pencurian ikan.
Bamsoet menyatakan hal itu menyusul penangkapan atas 10 kapal nelayan berbendera Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna, Minggu (3/6). Kesepuluh kapal motor milik nelayan Vietnam tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia itu dipergoki kapal patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP dan Bakamla.
"Mendorong aparat keamanan untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pencurian ikan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat kasus pencurian ikan di perairan Indonesia sudah terjadi berulang dan kapal ilegal pencuri ikan tersebut selalu menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu dobel pukat harimau," ujar Bamsoet, Senin (4/6).
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Kenapa KKP memberikan dukungan kepada nelayan di Cilacap? Dukungan tersebut merupakan upaya KKP mendorong budaya korporasi sekaligus membangun ekosistem hulu-hilir perikanan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada 6 Oktober 2020.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa saja yang didorong KKP untuk nelayan dan keluarganya? KKP terus mendorong produktivitas nelayan di Indonesia, termasuk keluarganya. Istri nelayan diajak cermat membaca peluang usaha, di antaranya mengolah ikan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual.
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga meminta KKP bersama instansi terkait lainnya untuk menggencarkan patroli. Mengingat area yang harus diamankan sangat luas, Bamsoet menyarankan agar ada pengawasan terintegrasi dan pembagian daerah patroli.
"Pengawasan terintegrasi dengan semua lembaga, sekaligus melakukan reformasi birokrasi sektor kelautan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan seperti praktik suap dan pungutan liar," tegasnya.
Bamsoet menambahkan, koordinasi antara TNI AL, Polair Polri, KKP dan Bakamla sangat diperlukan dalam meningkatkan keamanan dan pengawasan atas teritorial laut Indonesia. "Terutama wilayah perairan yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi," ujarnya.
wakil rakyat dari Golkar itu menegaskan, harus ada tindakan tegas terhadap para pencuri ikan demi menimbulkan efek jera. "Tindak tegas kapal yang teridentifikasi melakukan illegal fishing, guna memberikan efek jera serta mencegah kasus pencurian ikan berulang," tegasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"KIA berbendera Malaysia tersebut diamankan di perairan Selat Malaka Kepulauan Riau," kata Brigjen Trunoyudo
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca SelengkapnyaPung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca SelengkapnyaKapal Ikan Asing tersebut disangkakan dengan dugaan penggaran Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPelanggaran yang dilakukan oleh kapal Indonesia ini berdampak langsung pada potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaGanjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca SelengkapnyaTotal pasir yang sudah dikeruk mencapai 24.000 meter kubik pasir laut.
Baca SelengkapnyaPenenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca SelengkapnyaPara nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca SelengkapnyaKKP menyerahkan dua kapal ikan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan ke nelayan Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaDua KIA berbendera Vietnam dengan nama KG 9324 TS dan 90520 TS akhirnya berhasil diamankan polisi.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono mengumumkan bahwa KKP akan membangun infrastruktur Ocean Big Data
Baca Selengkapnya