Ketua DPR Minta Aturan Turunan UU TPKS Dikawal agar Implementasi Lebih Kuat

Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak mengawal proses pengundangan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Setelah disahkan menjadi undang-undang, saat ini bola UU TPKS berada di pemerintah. Selain diundangkan dan menjadi lembaran negara, perlu dikawal implementasi pembuatan aturan turunan.

"Saya juga meminta semua tetap mengawal, karena sekarang bolanya ada di pemerintah, Bahwa aturan-aturan turunan terkait dengan UU TPKS bisa segera diselesaikan sehingga implemetasi di lapangan itu jadi lebih kuat," ujar Puan saat ramah tamah dengan sejumlah elemen perempuan di Kompleks Parlemen, Jumat (22/4)

Puan mengatakan, perlu dikawal pula agar UU TPKS bermanfaat dalam melindungi dan mencegah jangan terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya.

Mantan Menko PMK ini juga mengapresiasi dukungan elemen bangsa sampai UU TPKS dapat disahkan. Dorongan besar ini diharapkan juga dilakukan di undang-undang lain.

"Tentu saja semangat ini saya harapkan juga bisa dilakukan di UU lain. Sehingga masukan itu selalu dilihat dari bukan hanya di dalam saja tetapi di luar. Sehingga nantinya setiap UU bisa bermafaat bagi negara," kata Puan.

Selain itu, Puan mendorong undang-undang yang terkait TPKS harus segera dibahas. Seperti RKUHP agar dapat bermanfaat untuk masyarakat.

"Nanti kita akan bicarakan dulu apa saja UU yang kemudian bukan hanya ada korelasinya dengan TPKS tapi juga semua UU yang memang harus segera dibahas sehingga bisa bermanfaat buat masyarakat," kata Puan.