Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR Minta BIN Cermati Fenomena Kemunculan Kerajaan Baru

Ketua DPR Minta BIN Cermati Fenomena Kemunculan Kerajaan Baru Ketua DPR Puan Maharani bertemu Gubernur DIY. ©ANTARA/Luqman Hakim

Merdeka.com - Munculnya kerajaan-kerajaan baru selama sepekan terakhir mendapatkan perhatian dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dalam pertemuannya dengan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, Puan mengaku sempat menyinggung masalah munculnya kerajaan tersebut.

Puan meminta agar Badan Intelijen Nasional (BIN) mencermati fenomena-fenomena kemunculan kerajaan-kerajaan tersebut. Selain itu, dia juga meminta aparat penegak hukum untuk menelisik hal tersebut.

"Ya itu memang tadi jadi salah satu agenda yang dibicarakan (dengan Sultan HB X). Bahwa maraknya keraton apa sih, Sunda Empire dan lain-lain itu kemudian sudah dicermati BIN dan lain-lain, aparat hukum terkait," katanya di Yogyakarta, Senin (20/1).

Orang lain juga bertanya?

Politikus PDIP itu menilai, dari penelusuran yang dilakukan oleh BIN nantinya akan diketahui apa latar belakang munculnya fenomena kerajaan-kerajaan baru tersebut. Setelah mengetahui latar belakangnya, nantinya bisa dilakukan antisipasi atas fenomena kerajaan.

"Kenapa dan bagaimana mengantisipasinya itu seperti apa," tutup Puan.

Sebelumnya, kemunculan Keraton Agung Sejagat di Purworejo Jawa Tengah menghebohkan publik. Keraton tersebut memiliki seorang Raja yang bernama Toto Santosa dan Ratu Fanni Aminadia.

Kini Polda Jawa Tengah telah menetapkan Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat tersebut sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pasal penipuan dan pembuat keonaran karena mendeklarasikan diri sebagai raja dan ratu Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa tengah.

Usai ditangkap oleh pihak kepolisian, Fanni sempat meminjam ponselnya yang telah disita oleh polisi. Ia beralasan ingin mengabarkan kerabat. Tetapi, ternyata Fanni membuat sebuah unggahan di akun instagram miliknya @fanniaminadia. Polisi pun membenarkan hal tersebut pada Merdeka.com.

Sultan HB X Minta Masyarakat Waspada

Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X meminta masyarakat agar berhati-hati dalam menyikapi kemunculan kerajaan-kerajaan baru belakangan ini. Apalagi jika kerajaan tersebut menawarkan iming-iming berupa uang dalam jumlah tertentu.

"Ya masyarakat hati-hati lah. Soalnya masyarakat kita ini kalau diiming-iming gampang sekali," ujarnya.

Sultan HB X menyarankan agar masyarakat tak mudah percaya pada orang yang baru dikenal. Apalagi jika orang itu menawarkan sesuatu yang sifatnya tak rasional.

"Masyarakat kita ini sangat mudah percaya pada orang lain ya jadi susah. Rung karuan kenal wae dipercoyo (belum tentu kenal saja sudah dipercaya)," ungkapnya.

Sultan HB X mengakui susah untuk mengubah karakteristik masyarakat Indonesia khususnya yang berasal dari Jawa. Sultan HB X pun mengingatkan kewaspadaan dari masyarakat perlu ditingkatkan agar tak mudah tertipu.

"Tidak bisa mengubah kebiasaan seperti itu (masyarakat yang mudah percaya pada orang yang tak dikenal). Terus (menjadi masyarakat) tertutup kan nggak bisa. Satu-satunya cara ya kita sendiri yang harus hati-hati," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Rapat dengan BIN Bahas Potensi Kerusuhan di Pemilu 2024
DPR Rapat dengan BIN Bahas Potensi Kerusuhan di Pemilu 2024

Di era digital potensi kerusuhan di pemilu bisa dilakukan hanya menggunakan telepon genggam.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Lantik Tim Pengawas Intelijen DPR, Apa Tugas dan Fungsinya?
Puan Maharani Lantik Tim Pengawas Intelijen DPR, Apa Tugas dan Fungsinya?

Ketua DPR RI Puan Maharani melantik Tim Pengawas Intelijen DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Komisi I DPR Ingatkan BIN Tak Jadi 'Corong' Kemenangan Partai saat Pilkada Serentak
VIDEO: Komisi I DPR Ingatkan BIN Tak Jadi 'Corong' Kemenangan Partai saat Pilkada Serentak

Dalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen

Baca Selengkapnya
Kepala BIN Rapat Tertutup dengan Komisi I DPR, Bahas 100 Hari Kerja Sampai Pilkada 2024
Kepala BIN Rapat Tertutup dengan Komisi I DPR, Bahas 100 Hari Kerja Sampai Pilkada 2024

Rapat tertutup ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Baca Selengkapnya
Ketua DPR: Anggota Dewan 2024-2029 Harus Partisipatif Hadapi Berbagai Tantangan di Tanah Air
Ketua DPR: Anggota Dewan 2024-2029 Harus Partisipatif Hadapi Berbagai Tantangan di Tanah Air

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Anggota DPR-DPD RI terpilih Periode 2024-2029 kelak turut berpartisipasi mengatasi berbagai tantangan.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Puan: Biarkan Rakyat Memilih Pemimpin, Tanpa Intimidasi
Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Puan: Biarkan Rakyat Memilih Pemimpin, Tanpa Intimidasi

Puan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani soal Isu Parcok Cawe-Cawe di Pilkada: Jika Ada Bukti Nyata, Laporkan!
Puan Maharani soal Isu Parcok Cawe-Cawe di Pilkada: Jika Ada Bukti Nyata, Laporkan!

Puan ditanya soal kemungkinan Fraksi PDIP sedang mendalami untuk melaporkan dugaan keterlibatan Parcok cawe-cawe di Pilkada.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Soal Gaduh Revisi UU Pilkada: DPR akan Selalu Jaga Amanat Rakyat
Puan Maharani Soal Gaduh Revisi UU Pilkada: DPR akan Selalu Jaga Amanat Rakyat

DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Terima Kasih, Kami Terima Ribuan Aspirasi Rakyat
Puan Maharani: Terima Kasih, Kami Terima Ribuan Aspirasi Rakyat

Puan menyebut aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya
Puan: Kehadiran Negara Jangan Menunggu Viral for Justice
Puan: Kehadiran Negara Jangan Menunggu Viral for Justice

Puan mengatakan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat makin membutuhkan kehadiran negara.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Wacana Penambahan Komisi DPR Masih Dimatangkan
Puan Maharani: Wacana Penambahan Komisi DPR Masih Dimatangkan

Puan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.

Baca Selengkapnya