Ketua DPR minta Golkar pecat bupati Ogan Ilir yang pesta sabu
Merdeka.com - Dalam penggerebekan pesta sabu, Badan Narkotika Nasional (BNN) meringkus Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi Mawardi. Diketahui Ovi merupakan kader Partai Golkar yang diusung beberapa partai besar lain termasuk PDIP dalam pilkada serentak Desember 2015 lalu.
Ketua DPR Ade Komarudin meminta agar ada tindakan tegas dari partainya untuk Ovi.
"Kalau sudah gitu, partai bila perlu memecatnya sebagai efek jera. Semua orang yang korupsi, narkoba musuh kita bersama. Apalagi beliau bupati, harus beri contoh ke masyarakat," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Bagaimana Dewas KPK menjatuhkan sanksi kepada Karutan? Fauzi dijatuhi sanksi berupa pernyataan permintaan maaf. Selain itu, dia direkomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian untuk mendapatkan sanksi disiplin.
-
Apa sanksi yang diterima Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Bagaimana aksi arogansi Ketua PP? Dengan nada tinggi pria itu sampai memarahi pengemudi itu hingga adu cekcok terjadi.'Koe anak e sopo? Iki wilayahku, koe seng mundur,' kata pria itu.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
Ade yang juga calon ketum Golkar ini menjelaskan bahwa Ovi dan kader lainnya pasti akan mengikuti prosedur perekrutan yaitu tes urine. Namun menurutnya hal tersebut bukan jaminan kader tersebut tidak mengonsumsi narkoba.
"Setiap prosedur pasti dilakukan tapi itu tidak jamin. Semua juga begitu yang paling penting yang bersangkutan tak konsumsi itu. Jadi jangan prosedur dijadikan ukuran bagi sebuah pemberantasan narkoba," tuturnya.
Ade meminta pula pada penegak hukum bertindak tak pandang bulu. Menurutnya Ovi harus mendapatkan sanksi yang lebih berat, sebab da pejabat negara yang harusnya jadi panutan.
"Tentu semua aparat dalam hal ini harus menegakkan pemberantasan narkoba sebagai sebuah langkah tegas. Terlebih dia pejabat efek jeranya harus lebih besar," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasat Reserse Narkoba Blitar Dicopot akibat Tes Urine Positif
Baca SelengkapnyaFeru terbukti menerima uang Rp1,3 miliar dan mobil dari calon legislatif untuk membeli suara.
Baca SelengkapnyaMaka dari itu perlu, tindakan tegas agar tidak mencoreng Bawaslu terlebih institusi penyelanggara pemilu
Baca SelengkapnyaAndi Rian menjelaskan pencopotan AKP EG setelah mendapatkan laporan terkait praktik judi sabung ayam
Baca SelengkapnyaIpda Rudy Soik dikenakan sanksi pemecatan diduga lantaran membongkar perkara mafia BBM.
Baca SelengkapnyaKeponakan Prabowo itu menilai Rudy Soik telah membongkar kasus mafia subsidi BBM, namun malah diterpa pelanggaran kode etik hingga dipecat.
Baca SelengkapnyaRomo C Paschalis Pr menjelaskan kronologi penanganan penyelidikan penimbunan BBM bersubsidi di Kupang, yang berujung pemecatan Ipda Rudy Soik
Baca SelengkapnyaPenyebab Ipda Rudy dipecat itu diungkapkan Irjen Daniel dalam rapat dengan pendapat dilakukan Komisi III DPR dengan Polda NTT di Kompleks Parlemen Senayan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati mengungkap peran Ipda Rudy Soik dalam membongkar kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca SelengkapnyaPolemik pemecatan Ipda Rudy Soik berlanjut hingga ke Senayan. Rudy Soik melawan karena dipecat.
Baca SelengkapnyaIpda Rudy Soik meminta perlindungan karena menerima sejumlah ancaman dan teror.
Baca Selengkapnya