Ketua DPR minta OJK dan Polri serius tangani hilangnya dana nasabah BRI
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polri menyeriusi kasus lenyapnya dana di rekening puluhan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kediri, Jawa Timur. Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga mengharapkan dana nasabah yang hilang bisa diganti.
Bamsoet mengatakan, BRI sebaiknya segera berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Agar nasabah yang memiliki dana di bank dijamin ganti rugi atas kehilangan uangnya di rekening," ujarnya, Kamis (15/3).
Legislator yang juga pengusaha itu merujuk Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan regulasi Bank Indonesia. Menurutnya, regulasi dari OJK dan BI menuntut perbankan memberikan perlindungan secara maksimal kepada warga negara Indonesia yang melakukan transaksi di dalam maupun di luar negeri.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Bagaimana BRI menjaga keamanan transaksi nasabah? BRI juga terus mengimbau dan memberikan edukasi kepada nasabah, serta masyarakat untuk dapat bertransaksi aman dan nyaman.
-
Apa yang diminta OJK lakukan untuk nasabah pinjol? Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan aktif menyelesaikan persoalan pinjaman nasabah dengan pinjaman online (pinjol) legal.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
"Perbankan juga harus mengedukasi nasabahnya dan menyosialisasikan pentingnya mengganti PIN (personal identification number) ATM dalam kurun waktu tertentu guna mencegah adanya penyadapan data yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Selain itu, Bamsoet juga mendorong Polri mencari motif dan mengusut tuntas kasus hilangnya uang milik sejumlah nasabah BRI sekaligus menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat. Bila perlu, kata Bamsoet, Badan Intelijen Negara menggandeng Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI) dan Interpol jika pelakunya ternyata ada di luar negeri.
"Gandeng FBI dan Interpol untuk mengungkap jaringan luar negeri yang diduga melakukan pencurian informasi kartu kredit atau debit melalui skimming," ucapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dugaan tersebut mencuat setelah pihak PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) melaporkan BVS ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaDiharapkan tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan pinjol terhadap nasabah.
Baca SelengkapnyaBRI telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk melindungi data nasabah.
Baca SelengkapnyaOJK memerintahkan kepada perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening terkait judi online.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaMenggugat salah satu bank BUMN ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja setelah uang tabungan di rekeningnya lenyap sebesar Rp248 juta.
Baca SelengkapnyaPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) diduga mengalami serangan ransomware. Menyikapi kabar ini, BRI menegaskan data dan dana nasabah aman.
Baca SelengkapnyaKomisi XI Minta Anggota OJK Baru Mampu Perkuat Pengawasan
Baca SelengkapnyaBRI telah memiliki strategi dalam menjaga data nasabah.
Baca SelengkapnyaOJK melarang individu atau perseorangan untuk memiliki lebih dari satu BPR. Aturan ini bagian dari tata kelola bisnis BPR.
Baca SelengkapnyaFriderica menyebut, pihak BTN wajib bertanggung jawab jika terbukti terdapat kesalahan di pihak bank.
Baca Selengkapnya