Ketua DPR Minta Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Transparan

Merdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah selektif memilih penjabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati dan wali kota. Seleksi itu harus transparan dan bebas kepentingan politik.

Menurut Puan, penjabat kepala daerah harus memiliki kualifikasi dan paham pembangunan daerah yang akan dipimpinnya.

"Sehingga bisa langsung tancap gas melakukan kerja-kerja buat rakyat di daerahnya," ujar Puan dalam keterangannya, Senin (18/4).

Penjabat kepala daerah harus mengerti kebutuhan daerah yang dipimpin. Apalagi saat ini masih dalam kondisi Covid-19.

"Jangan setelah menjabat, baru mempelajari lagi dari nol daerah yang dipimpinnya. Ingat, sekarang rakyat butuh pemulihan ekonomi yang supercepat dari dampak Covid-19," ujar Ketua DPP PDIP ini.

"Meskipun akan menjabat sementara, Penjabat Kepala Daerah harus menjalankan pemerintahan daerah dan melayani rakyat dengan all out," tambahnya.

Bebas Kepentingan Politik

Puan mengingatkan, para penjabat kepala daerah harus maksimal menjalankan tugas meski hanya sementara. Tidak boleh ada yang mengambil keuntungan sesaat.

"Karena ketika hanya dijalankan seadanya, sementara masa tugas penjabat kepala daerah ada yang hampir separuh masa jabatan kepala daerah definitif, rakyat yang akan dirugikan," tambah mantan Menko PMK ini.

Pemerintah diminta memilih calon penjabat kepala daerah secara transparan dan terbuka partisipasi publik. Harus disaring orang-orang yang bebas kepentingan politik.

Puan berharap Pemerintah cermat dalam proses penyaringan dan menetapkan penjabat kepada daerah dengan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Menurutnya, penting sekali bagi pemerintah menetapkan penjabat kepala daerah yang memahami kebutuhan sosial dan ekonomi di daerah yang akan dipimpinnya.

"Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala tanpa menunggu masa jabatannya habis," kata Puan.

"Jika di tengah jalan nantinya kinerja penjabat kepala daerah ini mulai terlihat letoi, apalagi kedapatan mengambil keuntungan dari jabatannya, segera evaluasi dan tindak tegas menurut aturan yang berlaku," tegasnya.

Pengawasan Masyarakat

Puan pun menilai dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil dan media untuk mengawasi ekstra ketat para penjabat kepala daerah. Selain itu, Pemerintah juga diminta memperhatikan masukan dan pertimbangan dari DPR, khususnya Komisi II sebagai representasi rakyat.

"Pengawasan yang superketat ini mutlak sebagai kompensasi jabatan penjabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah, bukan dipilih rakyat," tutupnya.

Pada tahun 2022 ini akan ada 101 penjabat kepala daerah yang mulai bertugas Mei mendatang. Tahun depan bakal ada 171 penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan.