Ketua DPR minta pendemo 212 bedakan isu politik dan hukum

Merdeka.com - Ratusan pendemo dari Forum Umat Islam (FUI) telah memadati depan Gedung DPR/MPR. Mereka menyampaikan 4 tuntutan, mulai dari pengembalian jabatan Basuki T Purnama (Ahok), kriminalisasi ulama hingga desakan agar Ahok segera dipenjara karena berstatus terdakwa penistaan agama.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, meminta pendemo membedakan masalah politik dengan hukum. Untuk kasus Ahok, Setnov mengimbau agar pendemo menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan pengadilan.

"Jangan sampai terpancing dengan suasana-suasana politik yang tentu sudah ada jalurnya masing-masing-masing. Kita harapkan semuanya bisa memilah-milah tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan karena kita percayakan kepada pihak-pihak hukum yang sedang melaksanakan ini," kata Setnov di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2).

Setnov berharap, pendemo menyampaikan tuntutannya dengan tertib dan disiplin sesuai aturan berlaku. Dia menegaskan, demonstrasi memang dijamin oleh konstitusi, namun jangan sampai mengganggu ketertiban umum.

"Kita harapkan bahwa demo pada hari ini bisa berjalan aman dan juga tertib disiplin. Suasana ini tentu yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di Jakarta dan Indonesia supaya tidak ada masalah-masalah terganggu sehingga para pihak-pihak yang bekerja tetap aman tetap tenang," imbuhnya.

Ketua Umum Partai Golkar ini belum bisa memastikan pimpinan DPR akan datang menemui pendemo. Setnov mempersilakan pendemo untuk berdialog terlebih dahulu dengan Komisi III DPR.

"Biarkan semua ada mekanismenya ada aturannya pokoknya kita DPR semaksimal mungkin supaya suasana tetap baik dan kita sudah percayakan untuk pimpinan komisi III kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan ditanggapi di sana," terang dia.

Untuk diketahui, dalam aksi 212, massa aksi akan mengusung 4 tuntutan. Di antaranya, pemerintah didesak segera mencopot Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta karena dianggap melanggar UU. Tuntutan kedua, mengeluarkan SP3 terhadap kasus-kasus hukum yang menjerat para ulama, seperti Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab hingga Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir.

Kemudian, pendemo menuntut agar aparat penegak hukum menyetop penahanan terhadap mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam saat demontrasi 411. Isu terakhir, kata Usamah, yakni penjarakan Ahok atas kasus penistaan agama.