Follow
Ketua DPR nilai iklan PRT WNI di Singapura rendahkan martabat manusia
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Polri segera menggandeng Interpol untuk mengungkap kasus perdagangan manusia menyusul adanya iklan penyediaan pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia pada sebuah situs e-niaga di Singapura. Menurutnya, harus ada kepastian perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di mancanegara, termasuk yang menjadi pekerja migran.
Bamsoet mengatakan, berbagai institusi yang terkait langsung persoalan pekerja migran Indonesia harus segera turun tangan dan bersinergi. Antara lain Polri, Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Migrant Care.
"Meminta Kepolisian RI bekerja sama dengan Interpol mengungkap latar belakang pembuatan iklan tersebut dan bersama Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, BNP2TKI, serta Migrant Care untuk menuntut tindakan hukum terhadap pelaku yang telah mengeksploitasi pekerja migran Indonesia," ujar Bamsoet melalui pesan singkat, Senin (17/9).
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah menggunakan jalur diplomasi dalam persoalan itu. Legislator Partai Golkar itu mendesak Duta Besar Singapura di Jakarta menjelaskan iklan penyedia PRT tersebut.
"Karena iklannya merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kami mendukung sikap Indonesia melakukan protes dengan mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura," tegasnya.
Namun, mantan ketua Komisi III DPR itu juga mengakui bahwa masalah buruh migran di mancanegara tak terlepas dari persoalan di dalam negeri. Oleh karena itu Bamsoet meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BNP2TKI lebih selektif dalam mengirimkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.
"Pengiriman TKI ke luar negeri harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melalui agen yang memang telah mempunyai izin dari Kemnaker," tegasnya.
Yang tak kalah penting adalah mengasah skill para calon TKI. Untuk itu, Bamsoet meminta Kemnaker memanfaatkan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) untuk menggembleng para calon TKI.
"Agar para pekerja mempunyai bekal pengetahuan dalam menerima tawaran bekerja di luar negeri," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Puan, tak ada yang salah dengan bekerja di luar negeri, namun harus melalui jalur resmi.
Baca Selengkapnya
Setelah korban bekerja sebulan, ia menerima upah yang tak sesuai dengan kesepakatan awal.
Baca Selengkapnya
Pemerintah diminta serius menangani kejahatan perdagangan orang karena kasus TPPO sudah seringkali berulang.
Baca Selengkapnya
Banyak dedengkot disindikat perdagangan orang tidak tersentuh. Jika ada penindakan hanya pekerja lapangan yang kena
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati mengungkap peran Ipda Rudy Soik dalam membongkar kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca Selengkapnya
Muncikari memperkejakan jasa puluhan anak di bawah umur, ibu hamil hingga LGBT jadi tersangka.
Baca Selengkapnya
Dari pengungkapan itu, dua orang wanita berhasil diamankan di area terminal 2 keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta.
Baca Selengkapnya
Polisi mengungkapkan kejadian nahas yang dialami 50 WNI korban TPPO di Sydney Australia
Baca Selengkapnya
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menawarkan pekerjaan dan modus-modus lain semakin marak terjadi.
Baca Selengkapnya
Pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Indonesia menuai pro dan kontra
Baca Selengkapnya
Pelaku TPPO seringkali mengiming-imingi korban dengan pekerjaan melalui rekrutmen sebagai pekerja migran
Baca Selengkapnya
Pembongkaran berawal dari adanya laporan Anak Baru Gede (ABG) hilang. Hasilnya, muncikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) ditangkap.
Baca Selengkapnya