Follow
Ketua DPR: Pemerintah sebaiknya angkat dulu guru honorer, baru buka CPNS
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah segera mencari solusi terkait permasalahan guru honorer atau K2. Hal ini menyikapi aksi mogok kerja para guru honorer yang mempermasalahkan syarat umur seleksi CPNS 2018.
"Memang situasi guru honorer dari waktu ke waktu dicarikan solusi untuk penyelesaiannya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/9).
Bamsoet menilai permasalahan guru honorer yang sangat penting. Sebab, banyak guru yang belum diangkat tetapi sudah ada pembukaan CPNS baru.
-
Bagaimana Bawaslu akan memanfaatkan CPNS baru? Bagja bilang talenta baru juga diharapkan mampu melakukan sosialisasi di seluruh media sosial dan saluran informasi Bawaslu.
-
Bagaimana Pramono Anung meningkatkan pendapatan guru honorer? Guru honorer yang selama ini hanya Rp2 juta, kami berikan UMP yaitu Rp5 juta,' janji Pram.
-
Siapa yang curhat soal honor guru ngaji? Saat itu, Mahfud mendengarkan keluhan guru ngaji asal Tangerang Selatan (Tangsel) yang mengaku hanya menerima honor sebesar Rp250 ribu per bulan.
-
Kenapa ASN tahun ini fokus di guru dan kesehatan? Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan, kata Anas.
-
Kapan peran guru penting? Pendidikan adalah kunci kesuksesan dalam hidup, dan guru memberikan dampak jangka panjang dalam kehidupan siswanya.
-
Kenapa Bawaslu membuka lowongan CPNS? 'Ini termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analis hukum, analis pengawasan, hingga auditor,'
"Sementara kita dengar masih membuka lagi pendaftaran, saran kami dari DPR melalui komisi terkait sebaiknya pemerintah mengangkat dulu yang honorer, baru buka CPNS baru," ungkapnya.
Sebelumnya, ribuan guru honorer Kabupaten Karawang yang masuk dalam kategori dua atau Honorer K2 mogok mengajar, Senin (17/9). Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Karawang, Ahmad Gozali dalam pernyataan menjelaskan, hingga saat ini belum ada perubahan atas kebijakan penerimaan CPNS 2018 bagi honorer K2, syarat ikut mendaftar sama dengan pelamar umum.
"Honorer K2 tidak ada prioritas sama sekali, persyaratan CPNS sama seperti pelamar umum batasan usia di bawah 35 tahun, padahal rata-rata honorer K2 ini berusia di atas 35 tahun," kata Ahmad Gozali, (17/9).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies mempertanyakan komitmen pemerintah menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas.
Baca Selengkapnya
Puluhan guru honorer menyampaikan keluh kesahnya kepada Komisi X DPR karena tak kunjung diangkat menjadi PPPK.
Baca Selengkapnya
Padahal, dia menilai guru berperan penting karena membantu negara membangun kualitas manusia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah membuka kesempatan guru honorer belum sarjanan jadi PPPK.
Baca Selengkapnya
Selain itu, Anies berjanji memberikan penghargaan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja.
Baca Selengkapnya
Dalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan, yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan perin
Baca Selengkapnya
Anas menyebut arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar.
Baca Selengkapnya
Sayangnya upaya pengangkatan tenaga honorer berpotensi menimbulkan masalah.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan, guru honorer yang telah diangkat menjadi guru ASN PPPK sejak 2021 adalah sebanyak 544.000 orang.
Baca Selengkapnya
Tercatat, masih ada tenaga kerja honorer, di antaranya 700.000 guru honorer.
Baca Selengkapnya
Mereka menuntut menjadi ASN, khususnya bagi guru yang berusia 50 tahun ke atas.
Baca Selengkapnya
Keberadaan guru honorer yang diangkat sebagai PPPK bukan hanya membawa manfaat individu.
Baca Selengkapnya