Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR: Penyelenggara haji nakal ditutup saja

Ketua DPR: Penyelenggara haji nakal ditutup saja Ade Komarudin. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin menyayangkan ada jemaah haji khusus yang mendapatkan fasilitas tidak layak dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Jika terbukti melanggar, penyelenggara haji khusus tersebut bisa saja ditutup izin usahanya.

"Sanksinya ya harus ditutup," kata Ade Komarudin di Kantor Daker Makkah, PPIH Arab Saudi, Kamis (8/9).

Pria yang akrab disapa Akom ini mengatakan, dirinya sudah mendapatkan informasi ada 75 peserta haji khusus yang mendapatkan fasilitas yang tidak layak. Harusnya mereka mendapatkan fasilitas hotel berbintang, tapi nyatanya cuma diinapkan di apartemen sederhana yang sangat tidak layak. Padahal, mereka membayar USD 10-12 ribu per orang.

Orang lain juga bertanya?

"Seperti itu harus kita berikan tindakan tegas. Saya sudah sampaikan ke Menteri Agama agar dicek," ujarnya.

"Kalau yang bandel kita beri sanksi tegas biar tidak diulang kembali. Pasti ada saja yang bandel," imbuh Akom.

Sebelumnya, 75 jemaah haji khusus dari PT Happy Prima Wisata bernasib sial. Mereka telah membayar mahal pada kisaran USD 10.000 12.000, nasib mereka di Arab Saudi justru jauh dari yang dibayangkan. Mereka dijanjikan apartemen mewah untuk transit, lalu hotel bintang lima Movenpick setelah berhaji. Namun baru beberapa hari di Makkah, kemewahan itu tak terasa. Fasilitas yang mereka dapat bahkan tidak sebaik yang diterima jemaah haji reguler.

"Padahal mereka bayar sampai USD 12.000," kata Ketua PPIH Arab Saudi A Dumyathi Basori di Hotel Al Jad, Makkah, Rabu (7/9) kemarin.

Padahal, jika melihat brosur yang dibawa para jemaah, terlihat itienary mereka yang mewah. Para jemaah dijanjikan tidur di Hotel Movenpick bintang lima di Madinah dan Makkah. Sebelum itu, mereka akan menempati apartemen sementara di Aziziah bernama apartemen Rosafiah. Jarak apartemen ini ke Masjidil Haram tidak terlalu jauh.

Di brosur juga tertulis, para jemaah akan tinggal di hotel transit atau apartemen selama 9 hari, lalu mengikuti puncak haji di tenda Arafah dan Mina, kemudian masuk ke hotel transit, baru ke Madinah tanggal 16 September. Setelah itu, mereka kembali ke Makkah di tanggal 25 September.

Sekilas, rencana perjalanan ini terlihat sangat mewah. Namun faktanya, mereka terlunta-lunta dan tidur di pemondokan transit yang jauh dari Masjidil Haram. Kondisinya sangat mengkhawatirkan, mulai dari kamar yang padat, AC tak menyala, air bocor dan mampet, sampai tak ada fasilitas penunjang lain seperti ruang berkumpul dan lainnya.

"Saya sudah sering ke luar negeri. Tapi ini enggak masuklah kategori ONH plus. Kita bicara dengan jemaah lain pada ngeluh. Awalnya kita bingung, ini cobaan berhaji atau sesuatu hal," keluh salah seorang jemaah bernama Sohari.

Perwakilan jemaah akhirnya menyampaikan aduan. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil pihak travel dan mencari solusi.

"Saat ini mereka sudah ditempatkan ke hotel yang lebih layak, jaraknya juga lebih dekat sekitar 5 kilometer dari Masjidil Haram," imbuh Dumyathi. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua Komisi VIII DPR Soroti Pelayanan Garuda Indonesia Angkut Jemaah Haji
Ketua Komisi VIII DPR Soroti Pelayanan Garuda Indonesia Angkut Jemaah Haji

Ada 60 jadwal penerbangan Garuda Indonesia mengangkut jemaah haji mengalami delay atau penundaan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Suara Keras Anggota DPR Cantik, Galak Melotot Cecar Anak Buah Menag Yaqut di Pansus Haji
VIDEO: Suara Keras Anggota DPR Cantik, Galak Melotot Cecar Anak Buah Menag Yaqut di Pansus Haji

Dalam rapat, Selly tajam mencecar Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani

Baca Selengkapnya
Kondisi Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Memadai, Wakil Ketua DPR Prihatin
Kondisi Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Memadai, Wakil Ketua DPR Prihatin

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar prihatin dengan kondisi tenda jemaah haji Indonesia.

Baca Selengkapnya
Lengkap, Ini Poin-Poin Krusial Rekomendasi Pansus Haji DPR
Lengkap, Ini Poin-Poin Krusial Rekomendasi Pansus Haji DPR

Pansus Haji menilai dalam pembagian kuota haji tambahan Tahun 1445 H/2024 M, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan

Baca Selengkapnya
Cek Jemaah Haji, DPR Temukan Tenda Kelebihan Kapasitas, MCK Terbatas dan Makanan Dikeluhkan
Cek Jemaah Haji, DPR Temukan Tenda Kelebihan Kapasitas, MCK Terbatas dan Makanan Dikeluhkan

DPR memaparkan beberapa catatan saat melakukan inspeksi dadakan ke tenda jamaah haji Indonesia di Mina, Makkah, Arab Saudi

Baca Selengkapnya
Komisi VIII Ingatkan Dirjen PHU soal Kuota Tambahan Haji: Jangan Sampai Dipanggil KPK dan Kejagung
Komisi VIII Ingatkan Dirjen PHU soal Kuota Tambahan Haji: Jangan Sampai Dipanggil KPK dan Kejagung

Kemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.

Baca Selengkapnya
MUI Minta Kemenag Tindak Biro Perjalanan Haji Nakal
MUI Minta Kemenag Tindak Biro Perjalanan Haji Nakal

Banyaknya calon haji yang dipulangkan kembali ke Tanah Air karena tidak menggunakan visa haji.

Baca Selengkapnya
Begini Respons Menko PMK Muhadjir soal DPR Bentuk Pansus Angket Haji
Begini Respons Menko PMK Muhadjir soal DPR Bentuk Pansus Angket Haji

Muhadjir mengaku keputusan DPR RI untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif

Baca Selengkapnya
VIDEO: Haji Era Yaqut Amburadul Bikin DPR Resah, Menag Nasaruddin Bergetar Ucap 'Naudzubillah'
VIDEO: Haji Era Yaqut Amburadul Bikin DPR Resah, Menag Nasaruddin Bergetar Ucap 'Naudzubillah'

Komisi VIII DPR menggelar rapat dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i bersama seluruh jajaran eselon

Baca Selengkapnya
DPR Rencanakan Bentuk Pansus Untuk Evaluasi Haji 2024
DPR Rencanakan Bentuk Pansus Untuk Evaluasi Haji 2024

Hasil pemantauan dan pengawasan menunjukkan sejumlah kendala yang dihadapi jemaah haji Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tokoh Muhammadiyah dan NU Nilai Pansus Haji Tak Perlu, Ini Alasannya
Tokoh Muhammadiyah dan NU Nilai Pansus Haji Tak Perlu, Ini Alasannya

Sejumlah tokoh Muhammadiyah dan NU sepakat menilai Pansus Angket Haji belum perlu dilakukan, kenapa?

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bentuk Pansus Haji: Banyak Kendala Prosesi Haji di Arafah, Muzdaliah dan Mina
DPR Segera Bentuk Pansus Haji: Banyak Kendala Prosesi Haji di Arafah, Muzdaliah dan Mina

Pansus Haji tidak hanya akan mengevaluasi penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

Baca Selengkapnya